DENPASAR, KOMPAS.com - Gubernur Bali I Wayan Koster menemui massa aksi mahasiswa dari Universitas Udayana (Unud) di Kantor DPRD Bali, Denpasar, Rabu (22/4/2026).
Aksi itu sebagai bentuk protes mahasiswa atas gagalnya pengelolaan sampah di Bali.
Dalam diskusi terbuka bersama massa aksi, Koster menjelaskan alasan mengapa TPA Suwung ditutup. Dia menegaskan bahwa penutupan ini tidak ada kaitannya dengan investor.
Nantinya, setelah fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sudah berfungsi dan tumpukan sampah di TPA Suwung diproses, kawasan itu akan digunakan untuk area terbuka yang hijau.
Baca juga: Koster Teken MoU PSEL di Jakarta, Sebut Sampah di TPA Suwung Bisa Jadi Energi Listrik
"Bukan untuk mal atau fasilitas pariwisata lain yang dicurigai pihak lain. No, enggak ada (untuk mal)," kata Koster.
Kawasan terbuka hijau itu juga akan digunakan untuk jogging track. Menurut Koster, dengan begitu, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Tidak ada untuk investor, tidak ada itu," tegas dia.
Baca juga: Usai Didemo Sopir Truk Sampah, Gubernur Bali Bolehkan TPA Suwung Beroperasi Lagi
Sehari sebelumnya, pada Selasa (21/4/2026), Koster menandatangani kerja sama pembangunan infrastruktur Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Jakarta.
Proses penandatanganan bersama pemerintah pusat itu juga diikuti oleh Bupati Badung Wayan Adi Arnawa dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara.
Sebagaimana diberitakan, ratusan mahasiswa Unud hari ini melakukan aksi menuntut adanya solusi nyata atas persoalan sampah yang terjadi di Bali.
Dalam orasinya, Staf Advokasi dan Jejaring Masyarakat BEM Unud Kesyawa mengungkapkan bahwa dulu Bali dikenal sebagai pulau seribu pura. Namun kini, menjadi pulau seribu sampah.
"Sampai kapan permasalahan yang tidak dituntaskan oleh pemerintah ini akan menyakiti rakyat sendiri?" kata Kesyawa.
Sementara itu, Ketua BEM Unud I Gusti Ngurah Oka Paramahamsa menyebutkan bahwa aksi ini diikuti oleh sekitar 100 sampai 200 orang. Mereka membawa spanduk bertuliskan Bali Pulau Seribu Sampah.
"Kita tidak diberi ruang untuk membicarakan ekonomi, kita tidak diberikan ruang untuk membicarakan pariwisata. Sekarang kita disuguhkan persoalan sampah," kata Gung Pram.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang