Ratusan Juta Telanjur Keluar, Pengelola SPPG Baru Tahu Yayasan Tak Tercatat di BGN

BANDUNG, KOMPAS.com - Status Yayasan Solusi Bangun Bangsa (YSBB) sebagai mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipertanyakan setelah puluhan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah membangun dapur hingga kini belum juga mendapatkan kepastian operasional.

Ketidakjelasan tersebut membuat para pengelola SPPG mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (26/5/2026). 

Mereka berasal dari sejumlah wilayah di Jawa Barat, seperti Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Sumedang.

Baca juga: Usai Siswa Keracunan MBG di Surabaya, Eri Cahyadi Ancam Sanksi SPPG Bermasalah

Kedatangan mereka bertujuan meminta penjelasan mengenai status yayasan yang selama ini menaungi mereka, termasuk apakah yayasan tersebut benar-benar telah terverifikasi di BGN atau tidak.

Koordinator pengelola, Oesep Sarwat, mengatakan ketidakjelasan tersebut sudah berlangsung cukup lama sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan pengelola dapur.

"Sesuai data yang dipegang pengelola, ada lebih dari 100 dapur yang tergabung di YSBB," ucap Oesep, dikutip dari TribunJabar, Selasa (26/5/2026).

"Kami sudah mengeluarkan banyak uang untuk biaya sewa tempat, renovasi bangunan dan dana koordinasi," tambahnya.

Baca juga: Kasus Penjualan Titik SPPG Bodong, Polda Jabar Tangkap Otak Pelaku

Pengelola SPPG Keluarkan Banyak Uang

Menurut dia, para pengelola telah mengeluarkan dana besar untuk menyiapkan fasilitas dapur dengan harapan segera beroperasi dalam program pemerintah tersebut.

"Rata-rata per dapur, pengelola sudah keluar uang di kisaran Rp 300 sampai 400 juta," ucapnya.

Oesep menyebut para pengelola telah menunggu sejak 2025 untuk memperoleh Surat Perintah Kerja (SPK) yang sebelumnya dijanjikan. Namun, hingga kini dokumen tersebut belum kunjung diterbitkan.

Ia menilai pihak YSBB berulang kali menunda kepastian dengan alasan masih menunggu peluncuran program secara nasional dan persetujuan Presiden Prabowo.

"Bukan hanya materi yang sudah terbebani, para pengelola dapur dan investor pun kini mengalami beban mental," katanya.

"Karena, puluhan orang relawan yang direkrut tak henti mempertanyakan kepastian bekerja," tambah Oesep.

Baca juga: Dinkes Surabaya Sebut SPPG Tembok Dukuh Tak Higienis

Relawan Tuntut Kepastian

Selain persoalan investasi yang telah dikeluarkan, para pengelola juga menghadapi tekanan dari relawan yang sebelumnya sudah direkrut untuk mendukung operasional dapur.

Oesep menambahkan, relawan yang akan bertugas bahkan telah mengikuti pelatihan melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Jawa Barat.