Konflik Laut China Selatan dan Upaya Indonesia Menjaga Kedaulatan Laut Natuna Utara

Catatan konflik negara ASEAN vs China di LCS

Setelah Perang Vietnam berakhir dan penarikan militer AS, pasukan China menduduki bagian barat Kepulauan Paracer, menancapkan bendera di beberapa pulau, dan merebutnya dari pasukan Vietnam Selatan pada 1974.

Pasukan Vietnam melarikan diri ke selatan dan mendirikan pendudukan permanen pertama di Kepulauan Spratly. 

Sementara, Beijing membangun instalasi militer, termasuk landasan pacu dan pelabuhan di Pulau Woody, pulau terbesar di Paracel. 

Setelah jatuhnya Saigon dan penyatuan kembali Vietnam, negara itu mempertahankan klaim Vietnam Selatan sebelumnya atas Spratly dan Paracel. 

Baca juga: AS Kecam Manuver Berbahaya Angkatan Laut China di Laut China Selatan

China dan Vietnam kembali terlibat bentrok di LCS pada 1988 di Karang Johnson, menandai konflik bersenjata pertama atas Kepulauan Spratly.

Angkatan laut China menenggelamkan tiga kapal Vietnam, menewaskan 74 pelaut dalam salah satu konfrontasi militer paling serius di Laut China Selatan.  

Insiden ini terjadi di tengah reformasi ekonomi Deng Xiaoping pada 1980-an, ketika aktivitas ekonomi China mulai bergeser ke provinsi-provinsi pesisir, dan sumber daya maritim menjadi semakin berharga karena hidrokarbon dibutuhkan untuk mempertahankan pertumbuhan.

Pihak lain yang mengeklaim Laut China Selatan secara besar-besaran adalah Filipina. Negara iru yang menjadikan kedekatan geografisnya dengan Kepulauan Spratly sebagai dasar utama klaim atas sebagian gugusan pulau tersebut.

Baik Filipina maupun China juga mengklaim Scarborough Shoal yang berjarak sedikit lebih dari 100 mil (160 km) dari Filipina dan 500 mil dari China.

Baca juga: Pasca Joint Statement Indonesia-China, Akademisi Ingatkan Indonesia Tegas Jaga Kedaulatan Laut China Selatan

Malaysia dan Brunei Darussalam mengeklaim wilayah di Laut China Selatan yang menurut mereka termasuk dalam zona ekonomi eksklusifnya, sebagaimana didefinisikan oleh UNCLOS.

Brunei tidak mengeklaim satu pun pulau yang disengketakan, tetapi Malaysia mengeklaim sejumlah kecil pulau di Kepulauan Spratly.

Karenanya, Rachmat melihat bahwa konflik di Laut China Selatan lebih didorong oleh kepentingan politik, ekonomi, dan militer, alih-alih faktor sejarah. 

Menurutnya, nilai strategis kawasan ini sangat besar, mulai dari jalur perdagangan global, sumber daya alam, hingga proyeksi kekuatan militer. 

"Tidak mengherankan, banyak negara mengeklaim wilayah Laut China Selatan karena kepentingan mereka yang saling 'bertabrakan' untuk tujuan yang serupa," jelas dia.

Baca juga: PM Malaysia Anwar Ibrahim: Jangan Hanya Menyalahkan China dalam Ketegangan Laut China Selatan

Filipina dan bayang-bayang China di LCS

AFP/JAM STA ROSA Beting Scarborough, wilayah yang diperebutkan China dan Filipina di Laut China Selatan, saat difoto pada 15 Februari 2024.

Bentrokan pertama militer China dan Filipina terjadi pada 1996, ketika kapal angkatan laut dari kedua negara saling serang di dekat Pulau Capones di Mischief Reef, bagian dari gugusan Kepulauan Spratly yang diklaim oleh Manila.

Insiden ini menandai pertama kalinya China terlibat konfrontasi militer dengan negara Asia Tenggara selain Vietnam.

Konflik China dan Filipina di Laut China Selatan pun semakin sering terjadi dalam beberapa tahun berikutnya. 

Untuk menegaskan klaimnya, pemerintah Filipina mengganti nama Laut China Selatan dengan Laut Filipina Barat dalam semua komunikasi resmi dan pada Oktober 2012.

Hubungan diplomatik antara Manila dan Beijing semakin memburuk setelah Filipina mengirimkan kapal perang untuk menghadapi kapal-kapal nelayan China di Scarborough Shoal, sebelah utara Kepulauan Spratly pada 2012. 

China kemudian mengirimkan kapal-kapal pengintainya untuk melindungi nelayannya. Berbagai upaya bilateral telah dilakukan untuk meredakan situasi, tetapi menemui jalan buntu.

Baca juga: Menlu Sugiono Singgung Konflik Laut China Selatan dan Sikap Indonesia ke Depan

Sengketa China-Filipina di Pengadilan Atbiterasi

Pada 2013, Filipina memulai kasus arbitrase internasional berdasarkan UNCLOS terkait klaim kedaulatan China atas Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoal.

Akan tetapi, China menolak proses tersebut, sehingga memaksa pengadilan dan arbitrasenya untuk berlanjut tanpa partisipasinya. 

Kasus ini menandai pertama kalinya suatu negara mengajukan klaim terhadap China berdasarkan UNCLOS terkait masalah tersebut.

Pengadilan Arbitrase Den Haag pada 2016 pun memutuskan untuk mendukung Filipina dalam kasus sengketa di Laut China.

Baca juga: Kapal Selam Rusia Tiba di Laut China Selatan, Filipina Khawatir

Majelis hakim menyatakan, klaim nine-dash line milik China tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian, Beijing dianggap tidak memiliki hak historis atas sumber daya di Laut China Selatan.

Selain itu, nine-dash line tidak memenuhi persyaratan UNCLOS untuk membentuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil laut bagi China.

Pengadilan mengatakan Beijing melanggar kewajibannya sebagai anggota UNCLOS, dengan mengatakan bahwa kegiatan pembangunan pulau-pulau tersebut merusak lingkungan laut dan praktik kapal yang tidak aman meningkatkan risiko navigasi. 

Menindaklanjuti putusan itu, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan pembentukan zona larangan penangkapan ikan dan suaka laut di sebuah laguna di Scarborough Shoal.

Baca juga: Menlu Tegaskan Tak Ada Pergeseran Sikap Terkait Kedaulatan RI di Laut China Selatan

Pada Selasa (31/3/2026), Filipina mengatakan menyatakan akan mengganti nama lebih dari 100 fitur pulau dalam upaya untuk memperkuat "kedaulatan" mereka di Laut China Selatan yang disengketakan, termasuk wilayah yang diklaim oleh China .

"Lebih dari 100 fitur Gugusan Pulau Kalayaan (KIG) akan memiliki nama-nama Filipina yang memperkuat administrasi dan tata kelola, serta kedaulatan, di Palawan dan Laut Filipina Barat," kata istana kepresidenan dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

Perintah eksekutif Presiden Ferdinand Marcos itu mengarahkan semua lembaga pemerintah dan sekolah untuk mulai menggunakan nama-nama baru.

Selain itu, keputusan tersebut juga memerintahkan badan pemetaan negara untuk menerbitkan bagan dan peta terbaru untuk wilayah tersebut.