TEL AVIV (Arrahmah.id) — Pergeseran masyarakat "Israel" yang semakin condong ke sayap kanan, ditambah perubahan demografi dan dampak serangan 7 Oktober 2023, semakin mempersulit upaya untuk menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kondisi ini terjadi meskipun jumlah kursi koalisi pemerintah Netanyahu mengalami penurunan hingga kehilangan mayoritas di parlemen.
Analisis Financial Times yang ditulis James Shotter dan Neri Zilber pada Ahad (1/11/2026) mengungkapkan bahwa oposisi "Israel" menghadapi dilema politik serius. Untuk membentuk pemerintahan alternatif, mereka membutuhkan dukungan partai-partai Arab di "Israel". Namun, kerja sama tersebut justru menjadi persoalan besar di tengah menguatnya sentimen nasionalisme dan pergeseran masyarakat "Israel" ke arah kanan.
Situasi ini mengingatkan pada pengalaman politik 2021, ketika sejumlah kekuatan politik sayap kanan, tengah, dan kiri berhasil membentuk pemerintahan bersama sebuah partai Arab. Namun, pemerintahan tersebut hanya bertahan sekitar 18 bulan sebelum runtuh dan Netanyahu kembali berkuasa.
Seperti lima tahun lalu, kerja sama dengan partai-partai Arab sebenarnya dapat membuka jalan bagi oposisi untuk menggulingkan Netanyahu. Akan tetapi, kali ini mereka tampak lebih ragu mengambil langkah tersebut.
Padahal, partai-partai Arab memperoleh total 19 kursi dalam pemilu terakhir. Jumlah itu menjadikan dukungan mereka sebagai faktor penting bagi terbentuknya koalisi yang mampu melampaui ambang batas mayoritas parlemen.
Kecemasan eksistensial yang terus menguat
Keraguan oposisi tersebut sebagian dipengaruhi kegagalan pemerintahan sebelumnya yang hanya bertahan 18 bulan. Namun, persoalan ini juga mencerminkan dampak mendalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap perubahan opini publik "Israel" yang selama beberapa dekade terus bergerak ke arah kanan.
Serangan tersebut semakin memperkuat kecurigaan dan permusuhan yang telah lama tumbuh antara mayoritas Yahudi dan warga Palestina yang mencakup sekitar 20 persen populasi "Israel".
Peneliti Tamar Hermann dari Institut Demokrasi "Israel" mengatakan, jumlah warga Yahudi "Israel" yang meyakini bahwa seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari bangsa Palestina tetap dapat menjadi warga negara "Israel" yang loyal mengalami penurunan.
Sebaliknya, semakin banyak warga Yahudi "Israel" yang menganggap kedua identitas tersebut tidak mungkin dipersatukan.
Profesor sosiologi Universitas Ibrani Yerusalem, Gad Yair, menjelaskan bahwa kecenderungan ke arah kanan berakar pada faktor yang telah menyatukan masyarakat Yahudi "Israel" selama beberapa dekade, yakni kecemasan eksistensial yang terus berlangsung.
Menurutnya, perasaan sebagai pihak yang tertindas dan keyakinan bahwa seluruh dunia berada di pihak yang berlawanan semakin menguat.
"Perasaan bahwa kita sedang dianiaya dan seluruh dunia berdiri melawan kita semakin kuat. Kini menjadi jelas bahwa ini bukan lagi kisah nenek moyang kita, melainkan kisah kita sendiri," ujarnya.
Pergeseran politik yang berakar dari sejarah
Financial Times menjelaskan bahwa pergeseran masyarakat "Israel" ke sayap kanan merupakan proses panjang yang bermula sejak kemenangan Partai Likud di bawah kepemimpinan Menachem Begin pada 1977.
Pergeseran tersebut semakin menguat setelah runtuhnya perundingan perdamaian dan Perjanjian Oslo pada awal 2000-an. Kemudian, penarikan pasukan dan pemukim "Israel" dari Jalur Gaza pada 2005 turut diikuti kebangkitan kelompok nasionalis religius dan gerakan permukiman ilegal Yahudi.
Pada saat yang sama, peluang tercapainya penyelesaian konflik dengan Palestina semakin menyusut.
Pertumbuhan populasi Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi serta kelompok-kelompok konservatif juga mengubah komposisi demografi "Israel". Kondisi ini secara bertahap mengurangi proporsi kelompok sekuler yang selama ini menjadi basis tradisional oposisi liberal.
Serangan 7 Oktober 2023 kemudian menjadi titik balik tambahan. Peristiwa tersebut memperdalam ketakutan terhadap ancaman keamanan dan memperkuat perasaan terancam secara eksistensial di kalangan masyarakat "Israel".
Data Institut Demokrasi "Israel" menunjukkan bahwa persentase warga yang mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok sayap kanan meningkat dari 54,9 persen menjelang serangan 7 Oktober menjadi 61,3 persen saat ini.
Sebaliknya, persentase mereka yang mengidentifikasi diri sebagai kelompok sayap kiri turun dari 14,1 persen menjadi 13,5 persen.
Pergeseran ini tidak hanya menguntungkan kelompok kanan tradisional, tetapi juga memperluas pengaruh kelompok nasionalis religius yang lebih ekstrem.
Sebagian pemimpin kelompok tersebut bahkan mengusung gagasan pengosongan Jalur Gaza dari penduduk Palestina dan mendorong perpindahan paksa warga Palestina dari Tepi Barat.
Perkembangan ini memperlihatkan perubahan mendasar dalam karakter wacana politik "Israel" yang semakin bergerak menuju posisi-posisi ekstrem.
Oposisi terpecah dalam menentukan koalisi
Di tengah menguatnya kelompok kanan, hasil pemilu juga memperlihatkan bahwa oposisi "Israel" masih terpecah mengenai strategi membangun pemerintahan alternatif untuk mengakhiri kekuasaan Netanyahu.
Yair Golan, pemimpin Partai Demokrat, menyerukan pembentukan pemerintahan yang bekerja sama dengan warga dan partai-partai Arab.
Namun, kelompok oposisi lainnya, termasuk tokoh seperti Naftali Bennett dan Avigdor Lieberman, berpendapat bahwa oposisi seharusnya berupaya menarik pemilih Likud dan kelompok-kelompok sayap kanan, daripada hanya bergantung pada dukungan partai-partai Arab.
Financial Times menyoroti bahwa Netanyahu berupaya mempersulit terbentuknya koalisi semacam itu dengan terus mempertanyakan legitimasi partai-partai Arab. Ia menggambarkan pemerintahan yang bergantung pada dukungan mereka sebagai ancaman bagi "Israel".
Akibatnya, perundingan pembentukan pemerintahan alternatif sangat bergantung pada sikap Bennett dan Lieberman. Keduanya telah menyatakan penolakan terhadap koalisi dengan partai-partai Arab, meskipun sebelumnya pernah bergabung dalam pemerintahan yang melibatkan salah satu partai Arab.
Pada akhirnya, krisis yang dihadapi oposisi "Israel" bukan semata-mata persoalan hasil pemilu. Persoalan tersebut mencerminkan masalah struktural yang berkaitan dengan politik dan perubahan demografi masyarakat "Israel".
Kekuatan liberal tidak lagi mampu merebut kekuasaan hanya dengan mengandalkan basis pemilih tradisional mereka. Namun, pada saat yang sama, mereka juga tidak bisa begitu saja mengabaikan partai-partai Arab, kelompok Haredi, maupun menutup kemungkinan membangun kesepahaman politik dengan para pendukung Netanyahu.
Dengan demikian, kemampuan mengatasi perpecahan ideologis dan membangun koalisi yang lebih luas menjadi syarat utama bagi oposisi untuk dapat menandingi dominasi kelompok sayap kanan dalam perebutan kekuasaan di "Israel".
(Samirmusa/arrahmah.id)