Media Malaysia Soroti Rencana RI Tarik Pajak Kapal di Selat Malaka, Sebut Ditolak Malaysia-Singapura

KOMPAS.com - Media pemerintah Malaysia, Bernama, menyoroti wacana Indonesia terkait penarikan pungutan terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Malaka.

Dalam laporan berjudul "Indonesia Floats Ship Tax In Malacca Strait: Report" yang terbit Rabu (22/4/2026), Bernama menyebut Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan rencana tersebut sebagai bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memosisikan Indonesia sebagai kekuatan utama dalam perdagangan global.

Selama ini kapal-kapal komersial bebas melintasi Selat Malaka tanpa dikenai biaya, berbeda dengan praktik yang diterapkan Iran di Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah.

"Indonesia bukanlah negara marginal. Kita berada di sepanjang jalur perdagangan dan energi global yang penting. Namun, kapal-kapal yang melewati Selat Malaka tidak dikenakan biaya," tulis Bernama, mengutip pernyataan Purbaya.

Bernama juga mencatat, Purbaya menekankan Indonesia perlu mulai berpikir lebih ofensif dalam memanfaatkan potensi strategisnya, namun tetap dilakukan secara terukur.

Meski demikian, disebutkan bahwa rencana tersebut masih berada pada tahap awal dan belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Hal ini disebabkan adanya tantangan untuk mencapai konsensus di antara negara-negara pesisir, serta potensi penolakan dari industri pelayaran global.

Lebih lanjut, Purbaya menyatakan, pemerintah Indonesia akan berkoordinasi dengan negara-negara tetangga sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan.

Bernama menjelaskan, Selat Malaka merupakan jalur strategis yang berada di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, serta menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Jalur ini menjadi salah satu titik paling vital dalam perdagangan global.

Bahkan, Selat Malaka dinilai lebih strategis dibandingkan Terusan Suez dan Terusan Panama, karena dilalui sekitar 40 persen perdagangan dunia, termasuk pengiriman minyak dari Timur Tengah ke negara-negara Asia seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.

Baca juga: Media Asing Soroti Kapal Perang AS Lintasi Selat Malaka, Singgung Legalitas hingga Keamanan

Ditolak Malaysia dan Singapura

Bernama juga melaporkan bahwa gagasan Indonesia tersebut mendapat penolakan dari Malaysia dan Singapura.

Mengutip pernyataan Menteri Perhubungan Malaysia Loke Siew Fook, Bernama menyebut Malaysia tetap berkomitmen menjaga kebebasan navigasi dan transit di Selat Malaka.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menegaskan jalur tersebut harus tetap terbuka untuk semua pihak.

"Kami tidak menerapkan pungutan tol. Kita semua adalah ekonomi yang bergantung pada perdagangan, dan menjaga jalur ini tetap terbuka adalah demi kepentingan kita," ujarnya, seperti dikutip Bernama.

Bernama menambahkan, Balakrishnan berharap Indonesia dan Malaysia dapat terus bekerja sama menjaga keterbukaan dan stabilitas jalur tersebut.

Baca juga: Amankan Selat Malaka: Belajar dari Kasus Selat Hormuz

Tak bisa diputuskan sepihak

Dalam laporan yang sama, Bernama juga mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia Mohammad Hasan yang menegaskan tidak ada keputusan sepihak terkait Selat Malaka.

Hasan menekankan pentingnya pendekatan berbasis konsensus di antara negara-negara ASEAN dalam mengelola jalur strategis tersebut.

Ia menyebut Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand selama ini telah menjalin kerja sama erat, termasuk patroli bersama untuk menjaga keamanan perairan.

"Apa pun yang akan dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan kerja sama keempat negara. Hal itu tidak dapat dilakukan secara sepihak," ujarnya, seperti dikutip Bernama.