Editor
KOMPAS.com - Tanggal 17 Mei tidak dipilih secara kebetulan dalam peringatan Hari Buku Nasional.
Tanggal itu merujuk pada pencanangan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 17 Mei 1980, sebuah lembaga yang menjadi simbol penting pengelolaan pengetahuan dan bacaan di Indonesia.
Dua puluh dua tahun kemudian, pada 2002, Menteri Pendidikan Nasional Abdul Malik Fadjar menggagas Hari Buku Nasional di tengah keprihatinan terhadap rendahnya budaya membaca.
Sejak saat itu, 17 Mei tidak hanya dikenang sebagai hari lahir Perpusnas, tetapi juga sebagai pengingat bahwa buku dan literasi menjadi bagian penting dari kemajuan bangsa.
Baca juga: Kenapa Buku Sejarah Kini Tidak Lagi Menggunakan Label PKI untuk G30S?
Sejarah Hari Buku Nasional tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang perpustakaan di Indonesia.
Jauh sebelum peringatan itu digagas pada 2002, tanggal 17 Mei sudah memiliki tempat penting dalam sejarah pengelolaan pengetahuan nasional.
Pada 17 Mei 1980, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia resmi dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daoed Joesoef.
Pencanangan itu menjadi penanda bahwa Indonesia mulai menata lembaga perpustakaan nasional secara lebih terpusat.
Namun, akar sejarah Perpusnas dapat ditarik lebih jauh hingga masa kolonial pada abad ke-18.
Pada 24 April 1778, sebuah perkumpulan ilmu pengetahuan bernama Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen berdiri di Batavia, kota yang kini dikenal sebagai Jakarta.
Lembaga itu memiliki perpustakaan dan menjadi salah satu cikal bakal pengelolaan koleksi pengetahuan modern di Hindia Belanda.
Koleksinya berkembang dari waktu ke waktu, meski akses terhadap buku, arsip, dan naskah pada masa itu masih terbatas pada kalangan tertentu.
Pengetahuan belum sepenuhnya menjadi milik publik pada masa kolonial.
Buku dan arsip lebih banyak beredar di lingkungan kolonial, ilmuwan Eropa, serta kelompok yang memiliki akses pendidikan.
Setelah Indonesia merdeka, upaya membangun lembaga pengetahuan nasional terus berjalan melalui berbagai perpustakaan dan koleksi yang tersebar.
Ada Perpustakaan Museum Nasional, Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial, serta perpustakaan wilayah yang menjalankan fungsi masing-masing.
Baca juga: Buku Mein Kampf karya Adolf Hitler Genap 100 Tahun, Bagaimana Sejarahnya?
Pada 17 Mei 1980, beberapa lembaga itu diintegrasikan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0164/O/1980.
Integrasi tersebut menjadi tonggak penting dalam pembentukan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Penyatuan fisik lembaga baru rampung pada Januari 1981.
Perjalanan itu berlanjut dengan pembangunan dan peresmian gedung permanen di Salemba Raya secara bertahap hingga 1989.
Di balik proses kelembagaan itu, ada kerja panjang para pustakawan yang menjaga koleksi dalam kondisi tidak selalu mudah.
Salah satu nama penting pada masa awal Perpusnas adalah Mastini Hardjoprakoso.
Ia memimpin ketika koleksi dan layanan perpustakaan masih menghadapi banyak keterbatasan.
Koleksi awal sekitar 600.000 eksemplar harus dikelola dalam lokasi yang belum sepenuhnya terpusat.
Pada era 1990-an, kedudukan Perpustakaan Nasional semakin menguat setelah memperoleh status sebagai Lembaga Pemerintah Non-Departemen melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989.
Status itu membuat Perpusnas semakin mandiri dalam mengelola warisan pengetahuan bangsa.
Dari perjalanan panjang inilah tanggal 17 Mei memiliki makna historis.