Kenapa Buku Sejarah Kini Tidak Lagi Menggunakan Label PKI untuk G30S?

KOMPAS.com - Selama lebih dari tiga dekade masa Orde Baru, sejarah resmi di sekolah mengaitkan peristiwa 30 September 1965 secara langsung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Istilah yang dikenal publik luas adalah “G30S/PKI”. Narasi ini menjadi bagian dari propaganda negara untuk menstigma PKI sebagai dalang tunggal kudeta berdarah yang menewaskan enam jenderal Angkatan Darat.

Namun, perkembangan kajian akademik dan historiografi kontemporer menunjukkan adanya deregulasi terhadap narasi tunggal itu. 

Kini, di sejumlah buku pelajaran sejarah dan literatur modern, istilah yang digunakan hanya “G30S” tanpa menambahkan label PKI. 

Perubahan istilah ini bukan sekadar soal bahasa, melainkan cermin dari perubahan cara pandang sejarah Indonesia.

Baca juga: Peristiwa G30S: Dari Isu Dewa Jenderal hingga Malam Penculikan 

Kritik terhadap narasi Orde Baru yang bias 

Penggunaan istilah G30S/PKI dipandang terlalu menyederhanakan peristiwa yang kompleks. Sejak lama, narasi itu dikritik sebagai alat politik Orde Baru untuk mediskreditkan PKI dan melegitimasi pembataian massal pasca-1965. 

Penelitian akademis menilai label tersebut lebuh merupakan konstruksi politik daripada fakta sejara yang obyektif. 

pengilangan istilah PKI dalam narasi resmi berupaya merekonstruksi propaganda lama, sekaligus membuka ruang rekonstruksi sejarah yang lebih ilmiah dan kritis. 

Dengan menyebut peristiwa ini sebagai G30S, diskusi sejarah tidak lagi terkungkung pada tudingan tunggal, tetapi memberi kesempatan melihat keterlibatan berbagai aktor, termasuk unsur militer, dinamika politik domestik, hingga kemungkinan intervensi asing.

Baca juga: Di Mana Soekarno ketika Tragedi G30S Terjadi? 

Alasan akademis 

Sejumlah argumen akademis menjadi dasar perubahan istilah ini. 

Pertama, penggunaan istilah “G30S” tanpa embel-embel PKI dianggap menghadirkan narasi yang lebih netral dan kompleks. Peristiwa 1965 dilihat sebagai hasil dari interaksi banyak faktor, bukan sekadar ulah satu pihak.

Kedua, pendekatan ini juga mencerminkan upaya menghadirkan pendidikan sejarah yang lebih obyektif. Buku teks terbaru mendorong siswa untuk berpikir kritis, menelaah berbagai sumber, dan memahami G30S sebagai peristiwa multifaktorial, bukan sekadar mengulang versi resmi masa lalu.

Ketiga, revisi ini membuka ruang inklusi bagi keturunan maupun simpatisan PKI yang selama puluhan tahun distigma. Narasi yang lebih netral memungkinkan lahirnya memori kolektif yang plural, bukan memori tunggal yang menyingkirkan kelompok tertentu.

Baca juga: MT Haryono, Tokoh KMB yang Menjadi Korban G30S

Implikasi bagi pendidikan

Perubahan istilah ini membawa dampak besar bagi dunia pendidikan. Generasi muda kini diajak mempelajari G30S dengan pendekatan dialektis dan reflektif. 

Buku teks terbaru tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga mengundang diskusi kritis tentang trauma sejarah bangsa.