Dua Kaki Prabowo Menjaga Keseimbangan Pesan dalam Board of Peace

Norwegia, misalnya, aktif sebagai mediator perdamaian internasional, termasuk dalam konflik Israel–Palestina, tetapi tetap menjaga hubungan ekonomi dan keamanan dengan negara-negara Barat yang kerap dikritiknya.

Menurut Berridge (2015), diplomasi modern menuntut kemampuan memainkan peran ganda sebagai norm entrepreneur sekaligus strategic actor. Tanpa keduanya, negara mudah terpinggirkan.

Indonesia sesungguhnya memiliki rekam jejak serupa. Pada era Perang Dingin, Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif, yang pada praktiknya berarti tidak sepenuhnya netral, tetapi cerdas memanfaatkan rivalitas global.

Indonesia aktif di Gerakan Non-Blok, tapi tetap bernegosiasi dengan blok Barat dan Timur demi kepentingan nasional.

Baca juga: Menyoal Dukungan PBNU pada Board of Peace

Sikap dua kaki ini memungkinkan Indonesia menjaga kedaulatan politik sekaligus memperoleh dukungan internasional dalam berbagai isu, termasuk dekolonisasi dan pembangunan ekonomi.

Dalam kasus Dewan Perdamaian Gaza, kehadiran Indonesia tidak otomatis berarti legitimasi terhadap agenda Amerika Serikat atau Israel.

Justru sebaliknya, kehadiran Indonesia memberi peluang memperluas definisi perdamaian. Perdamaian bukan hanya soal penghentian kekerasan, tetapi juga pengakuan hak politik, keadilan historis, dan keberlanjutan kemanusiaan Palestina.

Tanpa suara seperti itu di dalam forum, konsep perdamaian berisiko direduksi menjadi sekadar stabilitas semu.

Dari sudut pandang komunikasi internasional, sikap Presiden Prabowo dapat dibaca sebagai upaya menjaga keseimbangan pesan.

Ia tidak mengubah posisi normatif Indonesia yang mendukung Palestina, tetapi memilih kanal komunikasi yang memungkinkan pesan itu tetap terdengar.

Seperti ditegaskan Robert Entman (1993), framing bukan hanya soal apa yang dikatakan, tetapi juga di mana dan kepada siapa pesan disampaikan.

Pesan yang benar jika disampaikan di forum yang salah atau dengan cara yang keliru, bisa kehilangan daya pengaruhnya.

Tentu, strategi dua kaki ini bukan tanpa risiko. Ia menuntut konsistensi narasi, kejelasan posisi publik, dan kemampuan menjelaskan keputusan diplomatik kepada masyarakat domestik.

Tanpa komunikasi publik memadai, strategi luar negeri mudah disalahpahami sebagai inkonsistensi atau bahkan pengkhianatan nilai.

Di sinilah pekerjaan rumah pemerintah: memastikan bahwa langkah diplomatik di luar negeri dijelaskan secara jujur dan rasional kepada publik di dalam negeri.

Pada akhirnya, membela Palestina dalam dunia yang timpang tidak cukup dengan retorika keras atau absensi simbolik.

Dunia internasional bekerja melalui forum, negosiasi, dan pengaruh yang sering kali tidak kasatmata. Indonesia, di bawah Prabowo, tampaknya memilih jalur yang lebih sunyi, tapi strategis.

Menjaga satu kaki tetap berpijak pada prinsip, dan satu kaki lain bergerak lincah di medan kepentingan global.

Dalam politik dunia hari ini, barangkali itulah satu-satunya cara agar idealisme tidak hanya terdengar, tetapi juga bertahan.