Dua Kaki Prabowo Menjaga Keseimbangan Pesan dalam Board of Peace

Dengan kata lain, hadir bukan berarti tunduk, melainkan membuka ruang agar suara dan prinsip tidak sepenuhnya tersisih dari percaturan kekuasaan global.

Dalam studi hubungan internasional, komunikasi diplomatik jelas menuntut keluwesan. Seorang komunikator negara tidak bekerja dalam ruang ideal, melainkan di medan kepentingan yang timpang.

Brian McNair (2018) menegaskan bahwa komunikasi politik global menuntut kemampuan “managing contradiction”, yakni mengelola pesan yang secara moral tegas, tapi secara taktis tidak konfrontatif agar tetap efektif.

Sementara itu, Joseph Nye (20040 melalui konsep soft power menekankan bahwa pengaruh tidak selalu lahir dari penolakan frontal, melainkan dari kemampuan membentuk preferensi aktor lain melalui kehadiran, dialog, dan reputasi moral.

Dalam konteks inilah, keterlibatan Indonesia dalam BoP sekali lagi perlu dibaca sebagai strategi komunikasi internasional, bukan semata keputusan politik praktis.

Dengan berada di dalam forum tersebut, Indonesia memiliki peluang menyisipkan perspektif keadilan dan hak politik Palestina ke dalam diskursus perdamaian yang kerap direduksi menjadi urusan keamanan dan stabilitas regional.

Setidaknya, Indonesia dapat berfungsi sebagai "moral reminder" di tengah dominasi pendekatan teknokratis dan kepentingan geopolitik kekuatan besar.

Baca juga: Geopolitik dan Politik Bebas Aktif di Dunia Tanpa Penolong

"Pragmatisme" semacam ini bukan hal baru dalam praktik hubungan internasional. Sejarah mencatat banyak negara berhasil mempertahankan prinsipnya justru karena mampu bersikap fleksibel dalam arena diplomasi.

Contoh paling sering dikutip adalah kebijakan luar negeri China pascaera Deng Xiaoping. China tetap mempertahankan ideologi sosialisme dan kepentingan nasionalnya, tapi secara bersamaan membuka diri terhadap sistem ekonomi global kapitalistik.

Strategi “hide your strength, bide your time” memungkinkan China masuk ke berbagai forum internasional yang awalnya didominasi Barat, tanpa kehilangan kendali atas agenda domestiknya (Kissinger, 2011).

Dua kaki ini terbukti efektif mengantarkan China menjadi kekuatan global tanpa harus berkonfrontasi terbuka sejak awal.

Contoh lain dapat dilihat dari Vietnam. Negara komunis ini memiliki sejarah panjang konflik dengan Amerika Serikat, tetapi sejak normalisasi hubungan diplomatik pada 1995, Vietnam justru aktif membangun kemitraan strategis dengan AS sembari tetap menjaga hubungan erat dengan China dan Rusia.

Kebijakan luar negeri Vietnam sering disebut sebagai "bamboo diplomacy": lentur mengikuti angin, tetapi akarnya tetap kuat (Vuving, 2013).

Hasilnya konkret: pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan posisi tawar Vietnam di Asia Tenggara meningkat signifikan. Bahkan, mereka baru saja membuka pabrik mobil listrik skala besar di negeri kita yang sejak dulu anti komunis!

Bahkan negara-negara Nordik yang dikenal menjunjung tinggi nilai HAM pun menjalankan politik dua kaki.