KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan di Indonesia terus membaik. Per September 2025, rasio gini tercatat 0,363 atau turun 0,012 poin dibandingkan Maret 2025.
Pencapaian tersebut mencerminkan dampak kebijakan perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah, termasuk melalui program bantuan sosial (bansos) untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan kelompok rentan.
Instrumen utama kebijakan tersebut antara lain program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar keluarga prasejahtera secara berkelanjutan.
Dalam implementasinya, efektivitas kebijakan perlindungan sosial turut ditopang peran lembaga keuangan dalam menyediakan sistem penyaluran yang andal, terintegrasi, dan menjangkau masyarakat secara luas.
Sejalan dengan peran tersebut, sepanjang 2025 Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah telah menyalurkan bansos sebesar Rp 15,1 triliun kepada lebih dari 7,45 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 123 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia melalui skema program Sembako dan PKH.
Penyaluran bansos dilakukan secara periodik sepanjang 2025 sesuai ketentuan pemerintah. Proses pendataan dan pemutakhiran data penerima manfaat dilakukan secara reguler melalui mekanisme terintegrasi guna memastikan akurasi data serta ketepatan sasaran.
Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan, perseroan terus mengakselerasi ekosistem penyaluran bantuan sosial yang terintegrasi untuk memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran.
Baca juga: Mendagri Tekankan Pentingnya Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial untuk Ketepatan Sasaran
“Kami akan terus mendukung implementasi program pemerintah, khususnya yang berkaitan langsung dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat, guna memberikan nilai tambah bagi penguatan ekonomi kerakyatan,” ujar Riduan dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (11/2/2026).
Riduan menambahkan, untuk memastikan efektivitas penyaluran sesuai kebijakan pemerintah, Bank Mandiri secara aktif memperkuat koordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait, mulai dari proses pendataan, pemutakhiran data, hingga distribusi kepada keluarga penerima manfaat di berbagai daerah.
“Melalui koordinasi yang erat dengan kementerian dan pemangku kepentingan, Bank Mandiri memastikan setiap tahapan penyaluran berjalan sesuai ketentuan, mulai dari validasi data hingga distribusi di lapangan, sehingga bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran dan tepat waktu,” kata Riduan.
Penyaluran bansos tersebut menjadi bagian dari peran bank berkode emiten BMRI itu dalam menjaga daya beli masyarakat rentan, memperkuat stabilitas konsumsi rumah tangga, serta mendukung akselerasi ekonomi nasional berbasis kerakyatan.
Selain terlibat aktif dalam penyaluran bansos, Bank Mandiri juga mendukung program pemerintah yang mendorong penerima bansos segera graduasi dari daftar penerima.
Pemerintah menargetkan lebih dari 300.000 orang dapat keluar dari daftar penerima bansos pada akhir 2026.
Program tersebut mendorong penerima bansos merintis usaha kecil agar memperoleh penghasilan yang lebih berkelanjutan.
Baca juga: UMiMAX Pertamina, “Jalan Ninja” Pelaku Usaha Kecil untuk Berdikari dan Berdaya
Pada triwulan IV-2025, Bank Mandiri melaksanakan sejumlah kegiatan sosialisasi kepada penerima bansos yang telah memulai usaha kecil, antara lain melalui pemberian materi motivasi, pengelolaan keuangan, serta penguatan kemampuan pemasaran.
“Dukungan terhadap program prioritas pemerintah merupakan komitmen berkelanjutan Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah melalui sinergi terintegrasi, akselerasi yang bertumbuh, serta penguatan ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna menghadirkan keunggulan berkelanjutan dan memperluas dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” pungkas Riduan.