Dari MBG 5 Hari sampai WFH ASN, Indonesia Bisa Hemat Berapa Rupiah?

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia meluncurkan serangkaian kebijakan efisiensi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Langkah ini mencakup penyesuaian program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembatasan perjalanan dinas, hingga penerapan work from home (WFH) bagi ASN.

Sejumlah kebijakan tersebut diklaim mampu menghemat anggaran negara dalam jumlah signifikan.

Lantas, seberapa besar potensi penghematan yang bisa dicapai dari kebijakan ini?

Baca juga: Daftar Sektor Pekerjaan yang Tak Ikut Kebijakan WFH Pemerintah, Apa Saja?

Optimalisasi MBG 5 hari sepekan

Sebagai bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan tangguh, pemerintah mengoptimalkan program MBG menjadi lima hari dalam sepekan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut kebijakan ini berpotensi menghemat anggaran hingga Rp 20 triliun.

“Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp 20 triliun,” ujar Airlangga, dikutip dari Antara, Selasa (31/3/2026).

Meski demikian, kebijakan ini tidak berlaku untuk sekolah berasrama, wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta daerah dengan tingkat stunting tinggi.

Baca juga: WFH ASN Setiap Jumat Resmi Berlaku, Ini Untung-Rugi dari Sudut Psikologi Kerja

WFH hemat Rp 6,2 triliun 

Pemerintah turut memberlakukan kebijakan WFH bagi ASN satu hari dalam sepekan. 

Kebijakan kerja dari rumah tersebut dijalankan pada hari Jumat. 

"Penerapan work from home bagi ASN di pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu hari Jumat," kata Airlangga.

WFH berpeluang menghemat anggaran negara hingga Rp 6,2 triliun. Angka tersebut berasal dari penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). 

Sementara itu, kebijakan ini mulai diberlakukan 1 April 2026 dengan evaluasi setelah pelaksanaan dua bulan.

Baca juga: Harga BBM April 2026 Tetap, Stok di Indonesia Aman? Ini Kata Pertamina

8 kebijakan penghematan pemerintah

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah delapan transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi yang disampaikan pemerintah: 

1. Transformasi budaya kerja sektor pemerintah

• WFH ASN 1 hari kerja dalam sepekan, yakni pada hari Jumat bagi ASN pusat maupun daerah.
• Pembatasan kendaraan dinas maksimal 50 persen. Dalam hal ini, penggunaan transportasi umum dan kendaraan listrik didorong.
• Penekanan perjalanan dinas dalam negeri 50 persen dan luar negeri 70 persen.
• Penambahan hari, durasi, dan wilayah car-free day sesuai karakter daerah.

2. Transformasi budaya kerja sektor swasta

• Bagi sektor swasta, WFH sifatnya imbauan. Aturan ini dimuat dalam edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).
• Gerakan hemat penggunaan energi.

3. Sektor yang dikecualikan dari WFH alias tetap bekerja dari kantor atau lapangan

• Layanan publik di antaranya, kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, serta unit yang memiliki sifat kedaruratan.
• Sektor swasta strategis, meliputi kesehatan, industri & produksi, energi, air, bahan pokok, makanan, minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.
• Sektor pendidikan tetap tatap muka, tetap belajar 5 hari dalam seminggu. Tak ada pembatasan untuk ajang, kompetisi, atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya.

4. Imbauan umum bagi seluruh masyarakat

• Dalam situasi ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk hemat energi sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja.
• Masyarakat juga didorong untuk memaksimalkan transportasi publik dan tetap produktif dalam beraktivitas seperti biasanya.

5. Linimasa dan evaluasi WFH

Kebijakan pemberlakuan WFH akan berlangsung mulai 1 April 2026. Hal ini akan dievaluasi setelah dua bulan.

6. Potensi penghematan

• Potensi hemat negara dari kebijakan WFH ASN berdampak langsung ke APBN sebesar Rp 6,2 triliun.
• Pemerintah pusat juga melakukan prioritisasi dan refocusing anggaran belanja Kementerian atau lembaga dengan total potensi sebesar Rp121,2 T - Rp130,2 T. Menuju belanja yang lebih produktif termasuk rekonstruksi pascabencana.

7. Program B50 dan bijak isi BBM

• Mulai 1 Juli 2026, Pertamina memberlakukan kebijakan biodisel B50. Hal ini bisa mengurangi penggunaan BBM fosil 4 juta kilo liter. 
• Bijak isi BBM subsidi dan lebih praktis menggunakan barcode MyPertamina. Pengisian wajar full tank per kendaraan per hari. Tidak berlaku untuk kendaraan umum.

8. Optimalisasi MBG 

Kemudian optimalisasi MBG menjadi lima kali sepekan, kecuali untuk daerah 3T, daerah stunting tinggi, dan sekolah asrama. 

(Sumber: Kompas.com/Debrinata Rizky | Editor: Teuku Muhammad Valdy Arief)