Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga AS Ramai Pindah ke Selandia Baru, Tak Puas dengan Politik Trump

Kompas.com, 28 April 2026, 19:30 WIB
Muhammad Zaenuddin

Penulis

Sumber Newsweek

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Semakin banyak warga Amerika Serikat (AS) yang mempertimbangkan untuk pindah ke luar negeri atau mencari kewarganegaraan kedua, dengan Selandia Baru muncul sebagai tujuan yang populer.

Meskipun jumlah secara keseluruhan masih relatif kecil, penasihat imigrasi dan data pemerintah menunjukkan peningkatan minat yang jelas, terutama di masyarakat kalangan atas yang memanfaatkan jalur visa berbasis investasi.

Tren ini didorong oleh berbagai faktor. Beberapa pihak menyebutkan ketidakpuasan terhadap arah politik AS di bawah Presiden Donald Trump, menurut laporan Newsweek, Senin (27/4/2026).

Baca juga: Efek Perang Iran Sampai Selandia Baru, Air New Zealand Menyerah Harga Avtur Melambung


Sementara yang lain menunjuk pada perencanaan keuangan, mobilitas global, dan keinginan untuk mendiversifikasi pilihan tempat tinggal.

Meski demikian, penasihat imigrasi mengatakan bahwa banyak pemohon tidak bertindak berdasarkan satu faktor pemicu saja.

Melainkan menerapkan strategi “Rencana B” jangka panjang yang memadukan tujuan gaya hidup dengan perlindungan kekayaan serta fleksibilitas internasional.

Baca juga: Warga Selandia Baru Ramai Kabur ke Australia, Kenapa?

Masyarakat khawatir dengan kebijakan Trump

Sepasang suami istri AS, Jennifer dan Michael, yang menggunakan program visa ini mengatakan kepada Newsweek bahwa mereka berencana meninggalkan negara itu karena kebijakan Trump.

"Kami masih dalam proses pengurusan visa ke Selandia Baru. Saat ini sudah memasuki tahap akhir pemrosesan," kata Michael.

"[Trump] adalah 100 persen alasan kami berimigrasi. Saat negara kita tergelincir ke arah fasisme, kami sangat khawatir tentang lingkungan tempat anak-anak kami akan tumbuh dewasa," ujar Jennifer.

Baca juga: Gaji Rp 1 Miliar, Australia Jadi Incaran Perawat Selandia Baru

Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat berpidato di Verst Logistics, Kota Hebron, Negara Bagian Kentucky, 11 Maret 2026.AFP/JIM WATSON Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat berpidato di Verst Logistics, Kota Hebron, Negara Bagian Kentucky, 11 Maret 2026.

Keduanya merasa menjadi sasaran langsung dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Trump.

Pemerintahan Trump telah dituduh melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan hak asasi manusia di tengah tindakan keras dan dorongan agresifnya untuk memberlakukan kebijakan deportasi massal.

Di bawah pemerintahan Trump yang kedua, pengerahan agen Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) dan Patroli Perbatasan.

Ini mengakibatkan penembakan dan pembunuhan terhadap warga negara AS dan menimbulkan kekhawatiran bagi warga.

Baca juga: Selandia Baru dan Slovakia Tutup Kedutaan Iran, Diplomat Dipulangkan Serentak

Visa jalur investasi banyak diminati

Data dari Imigrasi Selandia Baru menunjukkan peningkatan minat investor menyusul perubahan kebijakan baru-baru ini.

Permohonan di bawah program visa Active Investor Plus Selandia Baru telah meningkat beberapa kali lipat setelah perubahan terbaru pada program tersebut.

Halaman:

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau
Warga AS Ramai Pindah ke Selandia Baru, Tak Puas dengan Politik Trump
Akses penuh arsip ini tersedia di aplikasi KOMPAS.com atau dengan Membership KOMPAS.com Plus.
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Unduh KOMPAS.com App untuk berita terkini, akurat, dan terpercaya setiap saat