SARAWAK (Arrahmah.id) - Kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia memburuk drastis akibat kabut asap yang diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Indonesia. Sedikitnya empat wilayah di Negara Bagian Sarawak bahkan mencatat Indeks Pencemaran Udara (API) di atas 300 atau masuk kategori "bahaya".
Berdasarkan data Sistem Manajemen Indeks Polutan Udara Malaysia (APIMS) per Senin (31/8/2026) pukul 20.00 waktu setempat, empat wilayah di Sarawak berada dalam kondisi udara yang sangat mengkhawatirkan.
Seran menjadi wilayah dengan tingkat pencemaran tertinggi, yakni mencapai 433. Posisi berikutnya ditempati Kuching dengan API 381, Samarahan 352, dan Sri Aman 339.
Dalam klasifikasi APIMS, indeks 0–50 masuk kategori sehat, 51–100 sedang, 101–200 tidak sehat, 201–300 sangat tidak sehat, sedangkan angka di atas 300 dikategorikan bahaya.
Sarawak Dikepung Kabut Asap Pekat
Kondisi buruk tidak hanya terjadi di empat wilayah yang masuk zona bahaya. APIMS juga mencatat empat kawasan lain di Sarawak berada dalam kategori sangat tidak sehat.
Keempat wilayah tersebut adalah Sarikei dengan API 294, Sibu 257, Mukah 219, dan Samalaju 207.
Selain itu, 13 wilayah lainnya terkonfirmasi berada dalam kategori tidak sehat, dengan angka API berkisar antara 136 hingga 184.
Sejumlah wilayah yang terdampak antara lain Bintulu, ILP Miri, Miri, Kapit, Labuan, Limbang, hingga Kota Kinabalu.
Memburuknya kualitas udara akibat kabut asap lintas batas tersebut memicu kewaspadaan pemerintah Malaysia, khususnya terhadap potensi dampak kesehatan masyarakat.
Malaysia Siaga Kesehatan dan Dorong Jalur ASEAN
Kementerian Kesehatan Malaysia mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika indeks pencemaran udara telah melewati angka 100.
Masyarakat yang mulai mengalami gangguan kesehatan seperti sesak napas maupun batuk yang tidak kunjung membaik juga diminta segera mendapatkan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat.
Otoritas Malaysia turut memperketat pemantauan terhadap potensi penyakit yang muncul akibat paparan kabut asap. Fasilitas kesehatan, persediaan obat-obatan, serta kesiapan tenaga medis disiagakan untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya jumlah warga yang mengalami gangguan kesehatan.
Malaysia juga berencana mengoptimalkan jalur diplomasi ASEAN untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas.
Bagi Negeri Jiran, persoalan tersebut tidak lagi semata-mata menjadi persoalan domestik satu negara, tetapi telah berkembang menjadi masalah lingkungan dan kesehatan yang berdampak terhadap kawasan Asia Tenggara.
Indonesia Kerahkan Personel dan Operasi Modifikasi Cuaca
Di Indonesia, pemerintah menegaskan terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah.
Petugas pemadam kebakaran bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, dan Polri dikerahkan ke sejumlah titik api untuk melakukan pemadaman secara langsung di lapangan.
Upaya pemadaman juga diperkuat melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Pemerintah dan lembaga terkait berupaya memicu pertumbuhan awan hujan guna meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah yang terdampak kebakaran.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api dan mengurangi penyebaran asap ke wilayah lain.
BNPB Minta Negara Tetangga Tak Saling Menuding
Merespons meningkatnya dampak kabut asap hingga ke wilayah negara tetangga, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Malaysia dan Singapura menahan diri serta tidak terjebak dalam aksi saling menyalahkan.
Plt Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BNPB Berton Pandjaitan mengatakan, bencana karhutla dan penyebaran asap tidak mengenal batas wilayah administratif maupun batas antarnegara.
"Jadi pendekatan kita bukan saling menyalahkan, tetapi bagaimana masing-masing negara melakukan upaya maksimal di wilayahnya dan bersama-sama mengurangi dampak asap lintas batas," ujar Berton dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan langkah konkret dan kolaborasi antarnegara. Kerja sama tersebut penting agar dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat maupun aktivitas ekonomi di kawasan regional dapat segera ditekan.
(ameera/arrahmah.id)