Di Balik Penegasan Jakarta Masih Ibu Kota Negara

Ini menjelaskan: Ibu kota negara bukan sekadar titik geografis. Di sanalah presiden berkedudukan, lembaga-lembaga negara bekerja, keputusan pemerintahan diterbitkan, dan hubungan diplomatik dijalankan.

Ketika status ibu kota menjadi kabur, yang terganggu bukan hanya administrasi. Melebihi itu: kepastian struktur ketatanegaraan itu sendiri.

Karena itu, menarik ketika MK tidak terburu-buru memaknai perubahan nomenklatur Jakarta sebagai tanda bahwa perpindahan ibu kota telah selesai secara konstitusional.

MK justru memperlihatkan bahwa negara hukum bekerja melalui tahapan formal yang tertib.

Politik boleh bergerak cepat. Namun, legitimasi negara tetap harus berjalan melalui prosedur yang sah.

Pandangan demikian sejalan dengan pemikiran Lon L. Fuller mengenai moralitas internal hukum. Fuller menegaskan bahwa hukum harus disusun secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi agar mampu menjaga ketertiban sosial (Fuller, 1964).

Manakala norma hukum justru menimbulkan ketidakjelasan mengenai pusat pemerintahan negara, maka hukum kehilangan kemampuannya memberi orientasi bagi warga negara maupun penyelenggara negara.

Putusan MK ini pada akhirnya bukan sekadar soal Jakarta atau Nusantara. Ia berbicara tentang cara negara menjaga kesinambungan dirinya sendiri di tengah perubahan besar.

Baca juga: Menata Ulang Status PPPK Paruh Waktu

Sebab sejarah banyak menunjukkan, negara acap kali runtuh bukan karena gagal membangun simbol baru, melainkan karena kehilangan kepastian mengenai fondasi legitimasi yang menopangnya.

Mungkin karena itu MK memilih jalan yang tenang. Tidak menolak arah perpindahan ibu kota, tetapi juga tidak membiarkan negara masuk ke wilayah abu-abu konstitusional.

Dan di tengah hiruk-pikuk proyek besar bernama IKN, putusan ini diam-diam mengingatkan satu hal sederhana: negara dapat memindahkan gedung, jalan, dan pusat administrasi. Namun, legitimasi konstitusional hanya berpindah ketika hukum benar-benar menyatakannya berpindah