Somasi Etik untuk Pandji dan Tanggung Jawab Moral di Ruang Publik Berbayar

Itu artinya demokrasi membutuhkan pertukaran argumen antarwarga yang setara. Kebebasan berbicara tidak berdiri sendiri, tapi juga dengan menghargai kebebasan dan pendapat orang lain, ditopang oleh struktur komunikasi yang adil.

Ketika sebagian warga ditempatkan sebagai objek tawa karena pilihan politiknya, struktur itu menjadi timpang. Percakapan publik bergeser dari dialog menjadi dominasi simbolik, dari deliberasi menjadi penyingkiran yang halus, tapi nyata.

Dalam konteks platform berbayar seperti Netflix, misalnya, persoalan ini menjadi semakin serius. Karena bagaimanapun konten tersebut tidak lahir secara spontan, melainkan melalui proses penulisan skrip, produksi, dan kurasi.

Baca juga: Mens Rea: Ketika Kritik Harus Bersembunyi di Balik Tawa

Konten itu kemudian dijual sebagai produk budaya dan dikonsumsi dengan kesadaran penuh oleh publik. Karena itu, tanggung jawab moral pembuatnya tidak bisa disamakan dengan percakapan informal di ruang privat.

Kathleen Hall Jamieson mengingatkan bahwa pesan publik harus dinilai bukan hanya dari niat pengirimnya, tetapi dari dampak simbolik yang dihasilkan atau ditimbulkannya.

Somasi etik yang saya layangkan kepada Pandji juga tidak dimaksudkan untuk menghukum masa lalu atau sesuatu yang telah terjadi, melainkan sebagai ikhtiar pembelajaran ke depan.

Juga dapat dibaca atau dipahami sebagai ajakan agar para komika, terutama yang telah menjadi figur publik dengan jangkauan luas, lebih reflektif dalam menyusun materi komedinya.

Kritik politik tentu sah, bahkan diperlukan. Namun, kritik yang sehat seharusnya diarahkan pada gagasan, kebijakan, dan struktur kekuasaan, bukan pada delegitimasi warga yang berbeda pilihan.

Chantal Mouffe secara gamblang membedakan antara konflik agonistik dan antagonistik. Menyiratkan bahwa demokrasi membutuhkan konflik, tetapi konflik itu harus mengakui legitimasi pihak lain sebagai lawan yang sah.

Ketika humor berubah menjadi alat stigmatisasi pemilih apalagi sampai melecehkan martabat seseorang atau orang lain, saat itu konflik telah bergerak ke arah antagonisme, dimana perbedaan tidak lagi dirawat, melainkan dipermalukan. Di titik inilah etika perlu hadir sebagai rem moral.

Somasi etik adalah bentuk interupsi warga ketika hukum belum dilanggar, tetapi etika mulai tergerus. Tentu saja bukan upaya sensor, bukan pula tuntutan pembatalan karya kreatif.

Namun adalah pengingat bahwa kebebasan berekspresi selalu membawa tanggung jawab, terlebih ketika ekspresi tersebut diproduksi, dikomersialkan, dan dinikmati secara massal.

Jika dari polemik ini muncul kesadaran baru—bahwa humor politik perlu lebih peka, bahwa pemilih tidak bisa direduksi dan didegradasi secara sembrono, dan bahwa jalur independen adalah bagian sah dari demokrasi atau konstitusi —maka somasi etik ini telah menjalankan fungsinya.

Demokrasi yang dewasa tidak hanya diukur dari seberapa bebas orang berbicara, tetapi dari seberapa jauh kebebasan itu dijalankan dengan kesadaran etis dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, somasi etik adalah suara warga yang ingin menjaga martabat ruang publik. Ia bukan penolakan terhadap humor, melainkan ajakan agar tawa tidak berubah menjadi alat penyingkiran.

Selama ruang publik masih mau mendengar teguran semacam ini, harapan bagi demokrasi yang lebih sehat, beradab dan reflektif tetap terbuka.