Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Gas Bumi Mau Naik Lagi, Industri Keramik Mode “SOS”

Kompas.com, 25 Mei 2026, 21:00 WIB
Syakirun Ni'am,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto, menyebut industri keramik nasional sudah dalam kondisi “SOS” atau darurat imbas mahalnya harga gas.

Edy mengeluhkan harga gas yang dipasok Perusahaan Gas Negara (PGN) melejit hingga lebih dari 60 persen dalam 6 bulan terakhir.

“Dalam kurun waktu 6 bulan ini harga gas naik sangat signifikan di atas 60 persen,” kata Edy dalam keterangan resminya, Senin (25/5/2026).

Edy mengatakan, pada awal Januari 2026, rata-rata industri keramik yang menjadi penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBTU) atau gas bumi subsidi membayar 9 dollar Amerika Serikat per Million Metric British Thermal Units (MMBTU).

Namun, harga HGBTU dari PGN itu naik menjadi 11 dollar AS per MMBTU pada bulan April.

Industri keramik semakin terpukul karena PGN mengumumkan akan menaikkan harga regasifikasi gas alam cair (liquified natural gas/LNG) menjadi Rp 15 dollar AS per MBTU pada Juni mendatang.

“Akan menyebabkan harga beli rata-rata akan menyebabkan harga beli rata-rata gas Asaki di 15 dolar AS per MMBTU,” ujar Edy.

Baca juga: Jubir Kemenperin Sebut 95 Persen Industri Dapat Harga Gas Bumi di Atas 6 Dollar AS per MMBTU

Ia menekankan, gas merupakan urat nadi industri keramik nasional. Gas bumi tidak bisa diganti dengan jenis energi lain. Industri keramik bergantung dengan kelancaran pasokan gas.

Sebagai industri dengan kapasitas nomor 5 terbesar di dunia, ASAKI menilai industri keramik harus didukung dengan suplai dan harga gas yang terjangkau.

“Mati hidup industri keramik ada di kelancaran suplai gas,” kata dia.

Di sisi lain, kenaikan harga gas tidak hanya akan mengancam industri keramik. Sektor manufaktur nasional juga akan terpukul dan kalah dalam persaingan sehingga Purchasing Managers’ Index (PMI) terdampak.

“Ini merupakan ancaman serius bagi industri dalam negeri. Tidak hanya keramik. Kalau ini dibiarkan, ini akan menggerus PMI,” ucap Edy.

Pihaknya juga mempertanyakan harga gas alam di Indonesia yang lebih mahal ketimbang Malaysia dan Thailand.

Di Malaysia, harga gas alam Rp 9,5 dollar AS per MMBTU sementara Thailand Rp 9,9 dollar AS per MMBTU.

“Thailand masih import. Kita tidak impor, kita produsen. Kenapa harga gas yang diberikan ke kita ini tidak berdaya saing sama sekali?” kata dia.

Baca juga: Ini Peran Penting Penemuan Cadangan Gas Bumi bagi Ketahanan Ekonomi RI

Sementara itu, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan, menyebut rencana PGN menaikkan gas bumi pada Juni mendatang bakal mendorong sektor riil industri manufaktur nasional masuk fase paling kritis.

Sebab, gas bumi menjadi bahan baku yang tidak bisa diganti dengan jenis energi lain.

“Ini diawali dengan darurat gas pada Agustus 2025, kemudian pasokan HGBT menukik tajam ke 37,5 persen pada April 2026, maka Juni akan menjadi “gong” penanda mulainya masuk fase kritis industri manufaktur nasional,” tutur Yustinus.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang



Terkini Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau