BPS Sebut Indeks Ketimpangan Gender Mengalami Perbaikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada 2025 sebesar 0,402.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan gender pada tiga dimensi yakni kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, nilai IKG yang semakin kecil menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang semakin rendah atau semakin membaik.

"Artinya, masih terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, namun lebih baik dari tahun sebelumnya," kata dia dalam Rilis BPS di Jakarta pada Selasa (5/5/2026).

Baca juga: BPS: 5 dari 100 Angkatan Kerja Masih Menganggur

Ia menambahkan, IKG tahun 2024 tercatat 0,421. Selama periode 2020-2025, ia menyebut, angka IKG konsisten mengalami perbaikan.

Amalia menjabarkan, beberapa indikator IKG menunjukkan perkembangan yang menggembirakan di antaranya, indikator melahirkan tidak di fasilitas kesehatan mengecil dari 0,094 di 2024 menjadi 0,077 di 2025.

Kemudian, gender gap persentase anggota legislatif laki-laki dan perempuan menyempit dari 57,82 persen di tahun 2020 menjadi 55,44 persen di 2025.

Selain itu, ia berujar, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, yang bersumber dari Sakernas Agustus, naik dari 56,42 pada 2024 menjadi 56,63 pada 2025.

Baca juga: BPS: Jumlah Penduduk Indonesia 284,67 Juta, Mayoritas di Pulau Jawa

Secara kewilayahan, masih terdapat disparitas kesetaraan gender antarwilayah di Indonesia. IKG di 21 provinsi masih lebih tinggi dibanding angka nasional.

Provinsi yang berada di kawasan Indonesia bagian timur relatif memiliki nilai IKG yang lebih tinggi, menunjukkan ketimpangan gender yang membesar.

"Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan nilai IKG tertinggi (0,584) sementara DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nilai IKG terendah yakni 0,144," tutup dia.