Seluk Beluk Gugatan Pajak: Upaya Hukum Sengketa Administrasi Pajak

1. Surat gugatan (2 rangkap, 1 asli dan 1 fotokopi).
2. Fotokopi dokumen lampiran keberatan (2 rangkap).
   • Surat ketetapan pajak atau surat gugatan pajak yang penerbitannya tidak sesuai prosedur atau ketentuan;
   • Surat keputusan pembatalan/pengurangan kedua Direktur Jenderal Pajak;
   • Surat permohonan pembatalan/pengurangan kedua;
   • Surat keputusan pembatalan/pengurangan pertama Direktur Jenderal Pajak;
   • Surat permohonan pembatalan/pengurangan pertama;
   • Dokumen pendukung lainnya atas pemohonan gugatan.
3. Dokumen pendukung lain (1 rangkap)
   • Fotokopi akta pendirian dan perubahan yang mencantumkan pengurus yang menandatangani surat banding, surat keberatan, surat kuasa khusus, dan pakta integritas yang telah dimeteraikan kemudian.
   • Asli surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan.
   • Fotokopi kartu kuasa hukum apabila dikuasakan kepada kuasa hukum.
4. Seluruh softcopy dokumen keberatan di atas disampaikan dalam CD atau flash drive (surat gugatan disampaikan dalam format dokumen (.doc), sedangkan dokumen pendukung lain dalam bentuk format pdf).
5. Daftar isi surat gugatan

Pencabutan gugatan

Wajib pajak dapat mencabut gugatan yang sudah diajukan dengan cara cara mengajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak. Atas permohonan pencabutan tersebut, Pengadilan Pajak akan menghapus daftar sengketa.

Penghapusan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, penetapan Ketua Pengadilan Pajak jika pencabutan dilakukan sebelum proses persidangan. Kedua, putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal dalam hal proses persidangan sudah berjalan.

Baca juga: Aspek Hukum dan Pajak dalam Likuidasi Perusahaan

Khusus gugatan yang dicabut ketika proses persidangan sudah berjalan, perkara yang sama tidak dapat diajukan kembali. Selain itu, proses pengajuan gugatan juga tidak menghentikan atau menunda proses penagihan pajak oleh DJP. 

Naskah lengkap SE Pengadilan Pajak Nomor SE-08/PP/2017

Berikut ini adalah naskah lengkap SE Pengadilan Pajak Nomor SE-08/PP/2017 sebagaimana termaktub dalam laman Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan, yang dapat diakses dan atau diunduh langsung di sini:

Naskah: MUC/GALUH INSAN SEJATI SUSELI/ASP, KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI