Ajakan Gabung Abraham Accords untuk Iran: Visi Damai atau Akal-akalan?

IDE Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang oleh banyak pengamat disebut nekat itu kembali muncul.

Pada Senin, 25 Mei 2026, lewat unggahan di Truth Social, Trump mendesak sejumlah negara Muslim (Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, Yordania) untuk menandatangani Abraham Accords menyusul Uni Emirat Arab dan Bahrain yang sudah lebih dulu bergabung sebagai bagian dari kesepakatan damai mengakhiri perang dengan Iran.

“Seharusnya wajib bagi semua negara ini, setidaknya secara bersamaan, menandatangani Abraham Accords,” tulisnya, seraya membuka peluang agar Iran sendiri suatu saat ikut bergabung (Kompas.com, 26/5/2026).

Abraham Accords adalah rangkaian perjanjian normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan negara-negara yang secara historis bermusuhan dengannya, dimediasi AS pada 2020.

UEA dan Bahrain menjadi penandatangan pertama pada 15 September 2020, disusul Maroko (Desember 2020) dan Sudan (deklarasi 2020–2021 yang tertunda akibat perang saudara).

Pada November 2025, Kazakhstan menjadi negara pertama yang bergabung pada periode kedua Trump (TIME, 26/5/2026; GlobalSecurity, 2025).

Sejak awal, salah satu tujuannya jelas, yakni membentuk barisan untuk membentengi diri dari ancaman Iran.

Baca juga: Diplomasi Bahasa Ala Prabowo

Karena itulah ajakan kepada Teheran terdengar paradoks. Iran pun menolak. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyebut gagasan normalisasi itu sekadar “angan-angan” (wishful thinking) dan menegaskan, “Iran tidak akan pernah mengakui rezim pendudukan yang telah melakukan genosida dan membunuh anak-anak” (Reuters; Times of Israel, 2026).

Tiga Penolakan dan Logika Palestina

Setidaknya ada tiga alasan Iran menolak. Pertama, alasan ideologis sekaligus eksistensial.

Teheran memandang Israel sebagai rezim pendudukan dan menolak mengakuinya selama Palestina belum merdeka.

Kedua, alasan kedaulatan dan keamanan. Iran menilai Abraham Accords sebagai instrumen AS-Israel untuk mengepungnya secara militer dan ekonomi, sehingga menuntut agar arsitektur keamanan kawasan dirancang oleh negara-negara kawasan sendiri, bukan didikte Washington.

Ketiga, tekanan ideologi revolusi dan opini domestik yang membuat normalisasi dengan Israel nyaris mustahil secara politik di dalam negeri.

Jika Arab Saudi dan Pakistan saja menolak, wajar Iran menolak lebih keras lagi.

Riyadh berkukuh bahwa normalisasi hanya mungkin terjadi bila ada “jalan yang jelas” dan tak dapat diubah menuju negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, posisi yang berakar pada Inisiatif Perdamaian Arab 2002, kerangka yang justru ditinggalkan oleh Accords.

Putra Mahkota Mohammed bin Salman bahkan menyampaikan langsung kepada Trump pada November 2025 bahwa kerajaan terbuka bergabung “selama ada jalan yang jelas” menuju solusi dua negara (Viva/AP, 2026).