Mengapa ASEAN Pilih Bungkam di Tengah Bara Teluk?

KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, yang berakhir pada 9 Mei 2026, menyajikan pemandangan kontradiktif.

Di bawah pendar lampu Mactan Expo Center dan dentum perkusi penari jalanan Cebu, para pemimpin Asia Tenggara berkumpul dengan beban sejarah yang cukup berat.

Prahara di Timur Tengah yang dipicu oleh Operation Epic Fury sejak akhir Februari 2026 lalu, telah menjelma menjadi gempa tektonik yang meruntuhkan fondasi ekonomi dan keamanan energi kawasan Indo-Pasifik, terutama ASEAN.

Sejak blokade Selat Hormuz diberlakukan pada Maret 2026, denyut nadi ekonomi dunia seakan berhenti berdetak, meninggalkan negara-negara pengimpor energi dalam kondisi sekarat strategis.

Guncangan ini bermula ketika eskalasi militer terbuka antara Iran dan Amerika Serikat melumpuhkan Selat Hormuz, arteri utama yang menyalurkan seperlima pasokan minyak dan sepertiga gas alam cair (LNG) dunia.

Bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, blokade ini adalah ancaman eksistensial. Kawasan ini bergantung pada Timur Tengah untuk 55 persen hingga 60 persen kebutuhan minyak mentahnya, kerentanan yang kini bertransformasi menjadi keadaan darurat energi akut.

Ketika harga minyak mentah Brent menembus angka 120-an dollar AS per barel, stabilitas domestik negara-negara anggota mulai retak di bawah tekanan inflasi yang hebat, dengan tambahan biaya impor energi mencapai 3,36 miliar dollar AS setiap bulannya di seluruh kawasan.

Namun, di tengah urgensi yang mencekik tersebut, hasil KTT Cebu justru menampilkan pemandangan yang ganjil.

ASEAN memilih untuk membatasi agendanya pada program inti (bare-bones program), fokus pada mitigasi dampak ekonomi dan perlindungan warga negara, sembari menutup rapat pintu bagi peran mediasi perdamaian yang lebih aktif.

Keheningan kolektif ini menimbulkan pertanyaan kritis, mengapa blok yang secara ekonomi paling terdampak oleh krisis ini justru membiarkan Pakistan dan Oman mengambil alih panggung diplomasi perdamaian?

Mengapa ASEAN, dengan modalitas uniknya, tidak tampil sebagai mediator global untuk meredam api peperangan di Timur Tengah?

Jawaban atas pertanyaan tersebut mengungkap lapisan kompleksitas yang selama ini tersembunyi di balik retorika "Sentralitas ASEAN."

Pengabaian peran mediasi global di Cebu bukan terjadi karena ketidaksengajaan, tapi hasil dari kalkulasi politik yang pelik dan kelumpuhan strategis yang bersumber dari fragmentasi internal.

ASEAN sedang berada dalam kondisi "limbo geopolitik", meminjam istilah Presiden Ferdinand Marcos Jr., di mana kemampuan untuk bertindak secara kolektif tergilas oleh kepentingan nasional yang saling bertabrakan dan tekanan hebat dari kekuatan besar luar kawasan.

Ketiadaan langkah diplomasi perdamaian ASEAN di tengah krisis Iran-AS 2026 berakar pada belenggu institusional yang dikenal sebagai "ASEAN Way."

Prinsip konsensus dan non-intervensi, yang selama ini dipuja sebagai penjaga harmoni, kini justru menjadi "pagar" yang membatasi imajinasi diplomatik kawasan.

Di Cebu, energi para pemimpin habis terserap untuk merumuskan pernyataan bersama yang cukup netral agar tidak menyinggung faksi mana pun.

Ketidakhadiran otoritas pusat yang kuat membuat ASEAN tidak memiliki mandat untuk bertindak sebagai penengah dalam konflik militer yang terjadi di luar batas geografisnya, sehingga lebih memilih untuk bersembunyi di balik perisai teknokrasi ekonomi dianggap sebagai pilihan yang paling aman secara politis.

Fragmentasi internal di antara negara anggota semakin memperlemah posisi tawar regional. Krisis di Teluk telah mengekspos garis retakan ideologis yang cukup tajam.

Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia dan Malaysia secara konsisten menyuarakan solidaritas terhadap Teheran dan mengutuk agresi AS-Israel.