Protes Gaji Tak Dibayar Berbulan-bulan, Pekerja Migran di Qatar Dideportasi

DOHA, KOMPAS.com - Qatar mendeportasi pekerja migran yang memprotes tentang gaji yang tidak dibayar, saat negara itu bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia Qatar 2022 sepak bola pada November.

Setidaknya 60 pekerja berunjuk rasa di luar kantor Al Bandary International Group di Doha pada 14 Agustus - beberapa dilaporkan belum dibayar selama tujuh bulan.

Sejumlah pengunjuk rasa ditahan dan beberapa dideportasi, meski tidak diketahui berapa jumlahnya menurut laporan BBC pada Selasa (23/8/2022).

Baca juga: Sosok “Pria yang Membeli London”, Miliarder Qatar di Balik Skandal Pangeran Charles

Pemerintah Qatar mengatakan mereka yang dideportasi telah "melanggar undang-undang keamanan".

Sejak resmi dinyatakan menjadi penyelenggara Piala Dunia Qatar 2022, pemerintahnya melakukan gelombang pembangunan stadion dan infrastruktur di seluruh negeri. Tapi pada saat yang sama perlakuannya terhadap pekerja migran dipertanyakan.

Perusahaan Al Bandary International Group sebagian besar merupakan perusahaan konstruksi dan teknik.

Tidak diketahui apakah para pekerja terlibat dalam persiapan Piala Dunia, dan panitia penyelenggara menolak berkomentar.

Namun dalam sebuah pernyataan kepada BBC, pemerintah Qatar mengonfirmasi bahwa sejumlah pekerja yang mengambil bagian dalam protes langka di Doha telah ditahan karena melanggar undang-undang keamanan publik.

Dipahami bahwa sebagian kecil dari mereka "yang gagal untuk tetap damai" menghadapi deportasi, dan kelompok hak asasi manusia mengatakan beberapa telah meninggalkan negara itu.

Baca juga: Pangeran Charles Dilaporkan Terima Koper Berisi Uang Kertas Miliaran Rupiah dari Politisi Kontroversial Qatar

Pemerintah Qatar mengatakan akan membayar semua gaji dan tunjangan yang tertunda kepada para pekerja yang terkena dampak.

Pemerintah mengatakan kelompok Al Bandary sudah diselidiki karena tidak membayar pekerjanya, dan tindakan lebih lanjut sedang diambil setelah tenggat waktu untuk menyelesaikan pembayaran terlewatkan.

Kasus pekerja migran ini disorot oleh Equidem, sebuah organisasi hak asasi manusia yang mengkhususkan diri dalam hak-hak buruh.

Pemimpinnya, Mustafa Qadri, mengatakan kepada BBC: "Apakah kita semua telah ditipu oleh Qatar dan FIFA?

"Mereka memberi tahu kami bahwa tidak ada keraguan moral tentang penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar, di negara yang masih menghukum orang karena mengutarakan pikiran mereka."

Para pekerja yang menggelar protes dilaporkan berasal dari Bangladesh, India, Nepal, Mesir dan Filipina, menurut Qadri.

Baca juga: Piala Dunia 2022: Kapan Digelar dan Mengapa Qatar Menjadi Tuan Rumah?