Tutup Masa Persidangan III, Puan Soroti Isu Reformasi Bea Cukai hingga "Child Grooming"

KOMPAS.com – Menutup Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa parlemen memberi perhatian serius pada berbagai isu strategis yang menyentuh fondasi masa depan bangsa.

Dalam pidatonya di Ruang Rapat Paripurna, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026), Puan menyampaikan bahwa DPR tidak hanya berkutat pada pembahasan anggaran, tetapi juga mengawal isu perlindungan anak, termasuk kesehatan mental dan ancaman predator melalui skema child grooming.

“Permasalahan yang menjadi perhatian DPR RI, antara lain penanganan berbagai kasus warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kesehatan mental anak, serta perlindungan anak dari ancaman child grooming,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis.

Selain itu, sebut dia, DPR mengawal evaluasi kebijakan penertiban kawasan dan tanah terlantar, peningkatan pelayanan publik di daerah perbatasan serta wilayah terdampak bencana, termasuk pemulihan sektor kesehatan pascabencana.

DPR juga mencermati modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), evaluasi kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum, kesiapan Sensus Ekonomi 2026, pemberian insentif bagi petani untuk memperluas lapangan kerja di sektor pertanian, serta penguatan ekosistem digital guna mendorong ekonomi inklusif.

Baca juga: DPR RI Pastikan Belum Terima Usulan Revisi UU KPK

Puan menyebut, DPR turut memperhatikan reformasi internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.

Selain itu, DPR memantau pelaksanaan kebijakan fleksibilitas Domestic Market Obligation (DMO) batu bara untuk kepentingan nasional, penataan pasar modal, serta kesejahteraan dan status kepegawaian guru madrasah swasta.

Terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, DPR memberi perhatian pada peningkatan kualitas layanan jemaah, mencakup akomodasi, konsumsi, transportasi, dan layanan kesehatan selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

“Pemerintah perlu menyusun rencana mitigasi untuk mengantisipasi keadaan darurat yang dapat mengganggu pelayanan jemaah haji,” ungkap Puan.

DPR, kata Puan, juga menaruh perhatian pada percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta daerah lainnya.

Baca juga: Polemik Hakim MK, DPR Tegaskan MKMK Tak Bisa Proses Laporan Adies Kadir

Menurut Puan, seluruh perhatian tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.

Kinerja DPR

Dalam fungsi legislasi, Puan menjelaskan, DPR melalui Badan Legislasi tengah mengevaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) guna memastikan rancangan undang-undang (UU) selaras dengan kebutuhan hukum nasional serta aspirasi pembangunan.

Beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang disusun antara lain RUU tentang Pangan, RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional, RUU tentang Ketenagakerjaan, dan RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

DPR juga membahas RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Alasan NasDem Kembalikan Sahroni Jadi Pimpinan Komisi III DPR: Berpengalaman!

Mantan Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menegaskan bahwa pembentukan undang-undang merupakan hasil kerja konstitusional DPR bersama pemerintah.