Somasi Etik untuk Pandji dan Tanggung Jawab Moral di Ruang Publik Berbayar

PERBINCANGAN publik kerap kali tidak dimulai dari niat untuk saling melukai. Ia tumbuh dari ekspresi, humor, dan upaya membaca zaman dengan caranya sendiri.

Namun, ketika ekspresi itu hadir di ruang yang luas, dikonsumsi secara massal, dan membawa implikasi sosial yang nyata, ia tidak lagi berdiri sebagai pengalaman personal.

Di titik inilah etika menjadi penting, bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk menjaga agar kebebasan tetap bermakna bagi semua pihak.

Stand up comedy Pandji Pragiwaksono yang ditayangkan di platform berbayar Netflix berada dalam konteks tersebut. Kerena bukan sekadar hiburan ringan, melainkan karya yang diproduksi secara profesional, dikurasi, dan disajikan sebagai komoditas budaya.

Sehingga setiap narasi, pilihan kata, dan penekanan makna di dalamnya memiliki konsekuensi sosial. Ketika humor politik menyentuh pilihan warga dan berpotensi merendahkan sebagian di antaranya, tanggung jawab moral tidak bisa dilepaskan begitu saja.

Somasi etik yang saya sampaikan kepada Pandji Pragiwaksono beberapa waktu lalu, telah menjadi diskursus yang cukup luas. Telah berpindah dari ruang media sosial ke layar televisi, dari percakapan biasa ke perdebatan yang lebih serius.

Namun, di tengah riuh respons itu, satu hal justru tampak belum sepenuhnya dipahami: Somasi itu bukan merupakan satu ancaman hukum, bukan pula upaya membungkam kebebasan berekspresi.

Baca juga: Humor Politik dan Krisis Etika Demokrasi: Kritik untuk Pandji Pragiwaksono

Somasi etik adalah interupsi moral—teguran terbuka ketika ekspresi publik, terlebih yang dikomersialkan, berpotensi mendegradasi martabat warga negara atau pemilih.

Konteks ini bekerja bukan pada wilayah legalitas, melainkan pada wilayah etika, ruang yang seringkali luput dari perhatian justru ketika pengaruh seseorang semakin luas dan besar.

Penting untuk meluruskan satu hal sejak awal. Somasi etik tidak diajukan atas nama kandidat tertentu dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

Saya tidak berdiri sebagai perwakilan pasangan calon mana pun. Posisi saya bukan pembela elektoral, melainkan warga yang mempersoalkan kualitas komunikasi politik di ruang publik.

Sehingga yang dipersoalkan bukan ‘serangan’ atau lelucon kepada satu tokoh, bukan pula karena faktor militansi pada seseorang, melainkan bagaimana pilihan politik sebagian warga diperlakukan dan dihargai atau dihormati dalam percakapan demokratis di ruang publik.

Bagaimanapun lebih dari 10 persen pemilih Jakarta atau setara dengan 459.230 orang telah secara sah dan konstitusional memberikan suara kepada pasangan Dharma Pongrekun–Kun Wardana. Mereka adalah warga negara dengan hak politik penuh yang patut dihormati.

Ketika pilihan mereka dilekatkan dengan stigma “pemilih macam apa” dalam diksi Pandji di "Mens Rea", maka yang diserang atau didiskreditkan bukan hanya figur kandidat, melainkan legitimasi warga sebagai subjek politik yang setara.

ANTARA FOTO/Aditya Nugroho Pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana (ketiga kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Pilkada 2024 DKI Jakarta di posko pemenangan mereka Bale Gotong Royong, Jakarta, Rabu (27/11/2024). Meski bukan berada di posisi teratas, Dharma-Kun mengaku bersyukur atas hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei yang menempatkan mereka di posisi ketiga dengan persentase sekitar 10 persen atau lebih tinggi dari prediksi selama ini yaitu 3-5 persen.