Humor Politik dan Krisis Etika Demokrasi: Kritik untuk Pandji Pragiwaksono

DEMOKRASI modern tidak hanya ditentukan oleh prosedur elektoral, tetapi oleh kualitas percakapan publik yang menyertainya.

Pemilu bukan sekadar soal siapa menang dan siapa kalah, melainkan tentang bagaimana warga negara saling mengakui martabat politik satu sama lain dalam perbedaan. Di titik inilah humor politik—termasuk stand-up comedy—memiliki posisi strategis sekaligus rawan.

Pada satu sisi bisa menjadi alat kritik sosial yang mencerahkan, atau sebaliknya, menjadi medium yang merusak etika demokrasi, atau turut membuat pembelahan sosial di masyarakat.

Dalam salah satu pertunjukan stand-up comedy yang tayang di Netflix, Pandji Pragiwaksono menyampaikan materi yang diantaranya menyasar Dharma Pongrekun beserta para pendukung dan pemilihnya dalam konteks Pilkada DKI Jakarta 2024.

Kritik yang disampaikan tidak berangkat dari adu gagasan, visi kebijakan, atau rekam jejak kandidat, melainkan dari penghakiman terhadap pilihan politik warga.

Bagi saya—sebagai pemilih, bagian dari tim pemenangan dan juru bicara—ini bukan sekadar persoalan selera humor, melainkan persoalan serius tentang arah pendidikan politik kita.

Baca juga: Mens Rea: Di Balik Tawa dan Luka Demokrasi

John Stuart Mill, dalam On Liberty, menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan fondasi masyarakat bebas, tetapi kebebasan itu kehilangan nilai moralnya ketika digunakan untuk menekan (nyinyir) atau membungkam kelompok lain melalui stigma sosial.

Ketika pilihan politik seseorang ditertawakan secara publik, yang terjadi bukan pertukaran gagasan, melainkan penciptaan hierarki simbolik: ada pilihan yang dianggap “cerdas dan pantas”, dan ada yang diposisikan sebagai bahan olok-olok.

Ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan warga negara dalam demokrasi.

Lebih jauh, Jürgen Habermas melalui teori ruang publik deliberatif menekankan bahwa demokrasi sehat mensyaratkan diskursus rasional, di mana argumen dipertukarkan secara terbuka dan setara.

Humor yang menyerang pemilih—bukan gagasan—merusak prasyarat deliberasi itu.

Ia menggeser diskursus dari ruang argumentasi ke ruang ejekan, dari dialog ke dominasi simbolik. Dalam kondisi seperti ini, warga yang pilihannya ditertawakan tidak lagi diposisikan sebagai subjek deliberasi, melainkan sebagai objek hiburan.

Di sinilah persoalan etika menjadi relevan. Stand-up comedy memang lazim menggunakan satire dan hiperbola.

Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Hannah Arendt, politik pada dasarnya adalah ruang pluralitas—tempat manusia hadir sebagai makhluk yang setara, tapi berbeda.

Merendahkan pilihan politik orang lain berarti menolak pluralitas itu sendiri. Demokrasi tidak menuntut kita menyukai semua pilihan, tetapi menuntut kita menghormati hak orang lain untuk memilih secara sah. Itu esensi demokrasi.