Sejak gencatan senjata Oktober 2025, otoritas kesehatan yang berbasis di Gaza menyatakan sebanyak 1.005 warga Palestina tewas dan 3.157 lainnya mengalami luka-luka. Dalam laporan harian terbarunya, pihak otoritas juga menyampaikan jumlah korban tewas sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai 73.016 orang, dengan 173.265 lainnya terluka.
Tak hanya itu, secara terpisah pihak otoritas kesehatan menyampaikan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya mungkin terpaksa menangguhkan proses rujukan medis bagi pasien Gaza yang ingin berobat ke luar negeri, terkait soal pembatasan dan berbagai kendala yang terus berlanjut dan mempengaruhi perjalanan mereka. (Antaranews.com, 18/6/2026)
Di sisi lain, Zionis terus melakukan pelanggaran gencatan senjata secara sistematis, bahkan semakin menunjukkan niatnya untuk membatalkan kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza. Sejak kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat (AS), Zionis tidak pernah berhenti melanggar berbagai ketentuannya dan menolak menjalankan kewajiban yang menjadi bagiannya. Bahkan Zionis semakin memperluas keberadaan militernya di Jalur Gaza dan baru-baru ini menyatakan niat untuk melanjutkan ekspansinya. (Republika.co.id, 26/6/2026)
Sementara AS sebagai sekutu Zionis, terus memberikan dukungannya. Di bidang militer, AS menyediakan bantuan dana dan perlengkapan pertahanan, yang memperkuat kemampuan militer Israel. Di bidang diplomatik, AS sering memberikan dukungan kepada Zionis dalam forum internasional dan pada beberapa kesempatan menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap rancangan resolusi yang dinilai merugikan Zionis. Semua itu jelas semakin memperlancar agresi Zionis terhadap Gaza, Palestina.
Gencatan Senjata, Strategi Barat Membendung Opini Dunia
Gencatan senjata yang dimediasi AS sejatinya tidak pernah benar-benar ingin menciptakan perdamaian, melainkan hanya strategi untuk meredakan opini dunia sambil membiarkan Zionis Yahudi untuk terus menekan warga Gaza. Hal itu karena kesepakatan sering kali dilanggar oleh salah satu pihak, terutama Zionis yang terus membombardir Gaza meski kesepakatan baru saja terjadi.
Amerika Serikat sebagai sekutu bahkan penjamin Zionis, wajar jika ia lebih berpihak pada Zionis. Hal itu tampak pada kebijakan luar negeri AS selama ini yang secara konsisten memberikan dukungan politik, militer, ekonomi, dan diplomatik kepada Zionis. Langkah AS semestinya menjadi pemahaman bagi kaum muslimin bahwasanya mengandalkan penjajah untuk urusan kaum muslimin adalah kesalahan fatal bahkan melanggengkan penjajahan.
Tak hanya itu, permasalahan Palestina sesungguhnya bukanlah pada gencatan senjata, akan tetapi penjajahan yang harus dilenyapkan bukan sekedar dihentikan sementara. Apalagi diserahkannya kepada pihak yang memiliki kepentingan politik atau mendukung pihak yang menguasai wilayah tersebut seperti AS, karena penyelesaiannya dapat dipastikan tidak akan berpihak kepada kaum muslimin. Sebaliknya, untuk menyelesaikan masalah Gaza, Palestina, haruslah menyentuh pada akar permasalahan sesungguhnya yakni penjajahan atas tanah kaum muslimin, bukan pelanggaran gencatan senjata.
Selain itu, kaum muslimin saat ini tidak mempunyai pelindung atau perisai (junnah) yang akan menjaga rakyatnya apalagi yang sedang mengalami penindasan. Berharap pada para pemimpin negeri-negeri muslim pun tidak bisa, karena masing-masing tersekat oleh konsep nasionalisme, yang memikirkan negaranya masing-masing. Masalah Palestina dianggap masalah dalam negerinya sehingga tak seorang pun turut campur, selain memberikan bantuan ala kadarnya.
Selama tidak ada junnah, maka rakyat Palestina akan terus dijajah dan hidup dalam penderitaan. Karenanya haruslah ada seorang pemimpin yang mampu memobilisasi kaum muslimin di bawah satu komando, untuk berjihad melawan Zionis beserta pendukungnya.
Solusi Palestina, Hanya dengan Jihad
Masalah Palestina harus segera diselesaikan. Umat Islam tidak boleh bergantung dan berharap pada kafir dan musuh-musuh Islam. Melainkan harus mengambil solusi Islam dalam setiap lini hidup, termasuk dalam menyelesaikan masalah Palestina. Karena mengambil solusi dari selain Islam hanyalah solusi semu yang merugikan kaum muslimin bahkan mengkhianatinya.
Oleh karena itu, satu-satunya solusi untuk Palestina adalah dengan jihad fii sabilillah untuk mengusir penjajah Zionis dan ini merupakan kewajiban syar'i. Karena merupakan kewajiban maka umat Islam harus berjuang agar dapat mewujudkannya. Untuk itu umat wajib bersatu, bersama-sama membebaskan tanah kaum muslimin Palestina dengan menghadirkan seorang pemimpin yang akan memobilisasi jihad. Pemimpin tersebut adalah pemimpin seluruh kaum muslimin (khalifah) dengan sistem pemerintahan Islamnya yakni khilafah yang akan menerapkan syariat secara kafah atau menyeluruh termasuk urusan jihad. Khilafah akan menyatukan negeri-negeri kaum muslim di bawah satu kepemimpinan. Tiada sekat nasionalisme dalam wilayah negara khilafah, karena nasionalisme adalah pemikiran Barat.
Umat harus sadar bahwa hanya khilafah sajalah yang mampu membebaskan Palestina dari segala penderitaan dan kezaliman saat ini. Karena khilafah tidak akan membiarkan musuh-musuh Islam mengancam kaum muslimin, baik fisik maupun pemikiran. Hal itu karena pemimpin dalam Islam adalah junnah (perisai), sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang artinya: "Sesungguhnya Imam/khalifah itu (laksana) perisai. Dia akan dijadikan perisai, yang orang akan perang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng." (HR Al-Bukhari dan Muslim)
Khilafah juga akan membentengi umat dari segala racun pemikiran Barat yang bertentangan dengan Islam. Kemandirian khilafah dalam seluruh aspeknya tanpa bergantung pada negara lain akan menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, umat harus berjuang mengembalikan perisai kaum muslimin yakni khalifah yang akan menjaga setiap jengkal tanah mereka.
Wallahu a'lam bis shawab