Penundaan Insentif EV: Perhitungan Ulang Fiskal Demi Kebijakan Matang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan menunda implementasi insentif kendaraan listrik (EV) yang sebelumnya direncanakan mulai berjalan pada Juni 2026.

Mundurnya jadwal tersebut langsung menjadi sorotan karena sebelumnya kebijakan ini dinilai bakal berdampak bagi pasar kendaraan listrik nasional.

Penundaan itu juga memunculkan spekulasi bahwa pemerintah mulai mengurangi agresivitas dalam mendorong elektrifikasi kendaraan.

Baca juga: Grup Diler Sebut Denza D9 Mulai Ganggu Dominasi Toyota Alphard

Apalagi, industri otomotif sebelumnya sudah menunggu kepastian terkait skema insentif yang disebut akan mencakup mobil dan motor listrik.

Bukan Mundur

Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menilai penundaan tersebut bukan berarti pemerintah mundur dari agenda kendaraan listrik.

Menurutnya, langkah itu lebih tepat dipahami sebagai proses recalculation atau perhitungan ulang fiskal agar kebijakan yang disiapkan tetap realistis dengan kondisi anggaran negara saat ini.

“Ini bukan dibatalkan, tetapi ditunda. Karena memang sedang ada proses perhitungan ulang,” ujar Andry kepada Kompas.com, Kamis (28/5/2026).

Ia menilai kondisi fiskal pemerintah saat ini memang sedang berada dalam tekanan sehingga ruang untuk memberikan stimulus tambahan menjadi lebih terbatas.

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Ilustrasi SPKLU mobil listrik di Tol Trans Jawa

Karena itu, pemerintah perlu berhati-hati dalam menentukan besaran maupun skema insentif agar tidak membebani APBN secara berlebihan.

Menurut Andry, pemerintah saat ini berada dalam posisi yang cukup sulit.

Di satu sisi, elektrifikasi kendaraan perlu terus didorong untuk mendukung transisi energi dan pengurangan emisi.

Namun di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga stabilitas fiskal di tengah berbagai kebutuhan belanja negara yang terus meningkat.

Karena itu, ia melihat penundaan ini justru bisa menjadi ruang evaluasi agar kebijakan insentif kendaraan listrik tidak sekadar bersifat jangka pendek.

Baca juga: Siap Balapan di Mugello, Marc Marquez Masih Khawatir Soal Cedera

Pendanaan Alternatif

Pemerintah dinilai perlu memastikan bahwa stimulus yang diberikan nantinya benar-benar efektif dalam meningkatkan adopsi EV sekaligus tetap berkelanjutan dari sisi pembiayaan.

Dalam pandangan INDEF, salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan pemerintah adalah menghadirkan skema pendanaan alternatif melalui pajak emisi atau cukai kendaraan berbasis polusi.