Apresiasi Pemda Berprestasi Regional Sulawesi 2026, Tiga Kabupaten Ini Jadi yang Terbaik dalam Menekan Pengangguran 

KOMPAS.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menobatkan Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Kepulauan, dan Kabupaten Kolaka Utara sebagai kabupaten terbaik di Sulawesi dalam menekan angka pengangguran. 

Hal tersebut diumumkan Kemendagri bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 Regional Sulawesi untuk kategori Penurunan Tingkat Pengangguran di tingkat Kabupaten di Hotel Claro, Kendari, Jumat (29/5/2026).

Berdasarkan data kuantitatif BPS, predikat Terbaik I diraih Kabupaten Kolaka. Posisi Terbaik II ditempati Kabupaten Konawe Kepulauan, sedangkan Kabupaten Kolaka Utara meraih penghargaan Terbaik III.

Penghargaan tersebut diberikan kepada pemda yang dinilai berhasil menekan angka pengangguran melalui program terencana, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Baca juga: Menko Polkam Apresiasi Pemenang Pemda Berprestasi 2026, Sebut Itu Hasil Kerja Sama Forkopimda

Penilaian dilakukan berdasarkan data kuantitatif Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk inovasi pemda dalam bidang ketenagakerjaan yang dinilai solutif dan adaptif.

Sementara itu, pada tingkat kota, penghargaan Terbaik I diraih Kota Baubau, diikuti Kota Kendari sebagai Terbaik II dan Kota Parepare sebagai Terbaik III.

Adapun penghargaan kategori Penurunan Tingkat Pengangguran tingkat provinsi Regional Sulawesi diberikan kepada Provinsi Sulawesi Barat.

Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 digelar sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan kinerja pemda dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Kemendagri siapkan insentif fiskal Rp 1 triliun

Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, Kemendagri mengalokasikan anggaran internal sebesar Rp 1 triliun yang dikonversi menjadi insentif fiskal bagi pemda  berprestasi.

Baca juga: Daftar Pemenang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi

Menurut Tito, insentif tersebut diberikan sebagai bentuk stimulus sekaligus penghargaan nyata bagi daerah yang memiliki kinerja unggul.

Awalnya, penghargaan dan insentif fiskal diberikan secara nasional oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, setelah dievaluasi, sistem kompetisi diubah menjadi berbasis regional agar lebih adil bagi daerah dengan kapasitas fiskal kecil.

“Kalau ditandingkan secara nasional, biasanya yang juara kota atau kabupaten besar. (Daerah) yang kecil kalah. Misalnya Kolaka bertanding dengan Kabupaten Badung atau Bojonegoro yang anggarannya mencapai Rp 10 triliun, enggak mungkin menang,” ujar Tito dalam siaran langsung acara Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Regional Sulawesi di kanal YouTube Kompas.com, Jumat. 

Tito menegaskan, seluruh indikator penilaian, mulai dari pengentasan pengangguran, kemiskinan, stunting, hingga inflasi, menggunakan data terbuka dari BPS sehingga tidak dapat dimanipulasi.

Baca juga: Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Regional Sulawesi Perebutkan 4 Kategori Penghargaan

“Yang mengumumkan dari BPS karena datanya berasal dari BPS dan terbuka. Saya pun tidak tahu siapa yang menang tadi, jujur saja,” katanya.

Jadi panggung apresiasi kepala daerah

Tito menambahkan, ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 yang digelar bersama Kompas.com bukan sekadar pemberian penghargaan, tetapi juga ruang apresiasi terhadap kepala daerah yang dinilai bekerja secara nyata untuk masyarakat.

Ia juga mengajak media nasional maupun media pemda untuk ikut menyebarluaskan berbagai capaian positif daerah agar dapat menjadi motivasi bagi kepala daerah lainnya.

“Acara ini menunjukkan bahwa banyak kepala daerah yang bekerja dengan baik. Selamat kepada yang mendapatkan penghargaan. Terus pertahankan dan tingkatkan lagi. Bagi yang belum beruntung, masih ada kesempatan pada dua gelombang berikutnya,” ucap Tito.

Baca juga: Kemendagri Gelar Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Regional Sulawesi di Kendari

Ia menyebutkan, rangkaian pemberian apresiasi akan berlangsung dalam tiga gelombang hingga November 2026 sebagai bentuk pengakuan terhadap kepala daerah yang bekerja secara bersih dan konsisten demi kemajuan wilayahnya.