PT DSI Dibentuk, Pemerintah Yakin Rupiah Bisa Rp 16.900 Per Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah optimistis pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dapat menambah cadangan devisa (cadev) dan memperkuat nilai tukar rupiah hingga menyentuh level Rp 16.900 per dollar Amerika Serikat (AS).

Sebagai informasi, pada perdagangan hari ini, Kamis (28/5/2026), rupiah di pasar spot terpantau berada di level Rp 17.843 per dollar AS per pukul 14.30 WIB.

Keyakinan itu muncul seiring upaya pemerintah menertibkan pencatatan transaksi ekspor komoditas guna menekan praktik under-invoicing dan transfer pricing yang selama ini dinilai menyebabkan kebocoran devisa negara.

Baca juga: Pengamat Sebut PT DSI Bisa Cegah Modus Under Invoicing Ekspor Komoditas

PIXABAY/AWADPALESTINE Ilustrasi ekspor.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Indonesia Fithra Faisal mengatakan, PT DSI akan fokus menertibkan pencatatan ekspor komoditas untuk mengamankan devisa negara sekaligus diharapkan mampu memperkuat nilai tukar rupiah.

Menurut dia, langkah tersebut diharapkan mampu mengalihkan 10-20 persen potensi dana under-invoicing ke dalam negeri.

Tindakan itu akan menambah cadangan devisa sebesar 44 miliar dollar AS atau sekitar Rp 783,2 triliun (asumsi kurs Rp 17.800 per dollar AS), sehingga dapat memperkuat kurs rupiah.

“Ini dapat memperkuat posisi nilai tukar rupiah ke level Rp 16.900 per dollar AS,” ujar Fithra dalam keterangannya, Rabu (28/5/2026).

Baca juga: PT DSI Bakal Hilangkan Peran Bea Cukai? Ini Kata Purbaya

Ia menuturkan, perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik under-invoicing telah berlangsung sejak satu setengah tahun terakhir.

Berdasarkan hasil kajian internal kabinet, ditemukan indikasi hilangnya kekayaan negara mencapai Rp 15.400 triliun sepanjang 1991 hingga 2024.

Nilai kerugian itu setara sekitar 64 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia saat ini yang mencapai Rp 24.000 triliun.

SHUTTERSTOCK/APCHANEL Ilustrasi ekspor.

Fithra menilai kebocoran tersebut terjadi akibat lemahnya sistem pencatatan transaksi ekspor selama 34 tahun terakhir.

Baca juga: Dukung Penertiban Under Invoicing, Industri Nikel Minta Kejelasan Aturan Ekspor via PT DSI

“Dengan adanya pencatatan yang lebih tertib, dengan mencatat saja, kita bisa mendapatkan potensi baseline tambahan pertumbuhan ekonomi 0,8 persen,” katanya.

Langkah konsolidatif

Fithra menambahkan, pemerintah telah melakukan langkah konsolidatif selama enam bulan terakhir untuk mempersiapkan operasional PT DSI agar berjalan profesional dan akuntabel.

“Oleh karenanya, kita keluar dengan satu mekanisme badan konsolidasi ekspor, di mana kalau kita bicara preseden secara empiris itu sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti misalnya Qatar, Saudi, bahkan di Malaysia atau India,” jelas dia.

Pengamat BUMN Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menyebutkan, konsep badan ekspor komoditas seperti PT DSI telah diterapkan di sejumlah negara.

Baca juga: Soal Harga TBS Usai Ada DSI, Pengamat: Tidak Ada Perbedaan bagi Petani

Ia mencontohkan, Ghana membentuk badan khusus untuk mengelola ekspor kakao demi memperkuat posisi tawar di pasar global.

Menurut Toto, manfaat optimal dari lembaga tersebut akan sangat bergantung pada integritas pengelolaan dan sistem pengawasan yang transparan.

“Tinggal masalahnya adalah bagaimana mekanisme kerja yang betul-betul baik, sehingga kemudian manfaat yang diperoleh oleh negara, dan juga oleh stakeholders yang lain, betul-betul bisa optimal,” ujar dia.