Pemerintah Masuk Mode Survival, Ekonom: Bukan Krisis, tapi Waspada Tekanan Global

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengubah pendekatan dalam mengelola ekonomi di tengah tekanan global yang meningkat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, arah kebijakan kini tidak lagi berjalan seperti biasa, melainkan masuk dalam “mode bertahan” atau survival mode.

“Saya mau jelaskan, di kepala Presiden, kita sekarang berada dalam kondisi survival, jadi bukan business as usual," ujarnya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta.

Istilah ini memicu perhatian publik karena kerap dikaitkan dengan kondisi krisis.

Baca juga: Purbaya Sebut Pemerintah Masuk Mode Survival, Apa Itu? Simak Penjelasan Ekonom

Namun, para ekonom menilai survival mode yang dimaksud pemerintah lebih merupakan strategi untuk menjaga stabilitas, bukan tanda ekonomi sedang runtuh.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menjelaskan, survival mode mencerminkan pergeseran kebijakan dari ekspansi ke stabilisasi.

“Yang saya fahami, "survival mode” yang dimaksud adalah cerminan dilakukan pergeseran orientasi kebijakan dari ekspansi ke stabilisasi.

Pemerintah tidak lagi mengejar akselerasi pertumbuhan secara agresif, tetapi fokus menjaga ekonomi tetap tumbuh di tengah tekanan,” ujar Rizal kepada Kompas.com pada Jumat (24/4/2026).

Kata Rizal Artinya, pemerintah kini lebih memprioritaskan menjaga daya beli minimum masyarakat, stabilitas fiskal, dan mengurangi risiko, ketimbang mendorong pertumbuhan tinggi.

Rizal menilai, langkah ini diambil karena tekanan eksternal yang semakin kuat, seperti gejolak global yang memengaruhi ekspor, arus modal, hingga nilai tukar.

Di sisi lain, ruang fiskal di dalam negeri juga semakin terbatas, sementara kebutuhan belanja negara meningkat.

Kombinasi tersebut membuat pemerintah harus lebih berhati-hati agar stabilitas ekonomi tetap terjaga tanpa mengambil risiko fiskal berlebihan.

Ia menegaskan, kondisi ini tidak berarti Indonesia sedang krisis, melainkan fase antisipatif agar ekonomi tidak memburuk.

“Implikasinya ke masyarakat bukan krisis, tetapi perlambatan peningkatan kesejahteraan,” kata Rizal.

Menurut dia, dalam situasi ini stimulus ekonomi tidak lagi agresif, subsidi menjadi lebih selektif, dan dorongan terhadap daya beli masyarakat menjadi terbatas.