Thailand Waspadai Stagflasi dan Krisis Energi, Siapkan Utang Rp 267,5 T

BANGKOK, KOMPAS.com – Pemerintah Thailand tengah menyiapkan opsi kebijakan fiskal besar untuk menghadapi tekanan ekonomi global.

Ini termasuk kemungkinan menerbitkan dekrit darurat guna membuka ruang pembiayaan hingga ratusan miliar baht.

Langkah ini dipertimbangkan di tengah meningkatnya risiko dari konflik global, tekanan harga energi, hingga keterbatasan ruang fiskal domestik.

Baca juga: BPS Catat Impor Pikap Capai Rp 975,8 Miliar, Didominasi dari India dan Thailand

SHUTTERSTOCK/TWSTOCK Ilustrasi pemandangan kota Bangkok, Thailand. Kota yang sering dikunjungi di dunia sepanjang 2025.

Pemerintah Thailand pertimbangkan pinjaman darurat Rp 267,5 triliun

Dikutip dari Nation Thailand, Senin (20/4/2026), Deputi Perdana Menteri Thailand Pakorn Nilprapunt mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan penerbitan Emergency Decree untuk memungkinkan penarikan pinjaman hingga 500 miliar baht atau setara sekitar Rp 267,5 triliun (asumsi kurs Rp 535 per baht).

Ia menjelaskan, langkah tersebut disiapkan sebagai respons terhadap potensi krisis ekonomi yang dipicu ketidakpastian global, konflik internasional, serta risiko fenomena Super El Nino yang dapat mengganggu produksi pertanian.

“Dalam praktiknya, jumlah pinjaman aktual mungkin tidak mencapai 500 miliar baht, tetapi prinsip pengelolaan utang publik mengharuskan pemerintah memperluas plafon terlebih dahulu sesuai yang ditetapkan dalam undang-undang,” kata Pakorn.

Menurut dia, urgensi kebijakan ini juga dipicu oleh kondisi kas negara yang mulai terbatas, sehingga pemerintah perlu menyiapkan ruang fiskal tambahan untuk merespons situasi darurat.

Baca juga: Subsidi Dikurangi, Thailand Naikkan Harga BBM Mulai Hari Ini

KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Pemerintah Thailand tengah menyiapkan opsi kebijakan fiskal besar untuk menghadapi tekanan ekonomi global.

Ruang fiskal menyempit, batas utang mendekati maksimum

Pemerintah Thailand saat ini menghadapi keterbatasan ruang fiskal seiring rasio utang pemerintah yang telah mencapai sekitar 66 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), mendekati batas atas yang ditetapkan sebesar 70 persen.

Dalam kondisi tersebut, setiap rencana penarikan utang tambahan memerlukan penyesuaian batas atas utang.

Pakorn menyebutkan, pemerintah juga mempertimbangkan untuk menaikkan plafon utang guna membuka ruang pembiayaan baru.

Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan skema tambahan berupa Rancangan Undang-Undang transfer anggaran untuk mengalihkan dana dari proyek yang belum terserap, sebagai upaya menyediakan likuiditas tanpa sepenuhnya bergantung pada utang baru.

Baca juga: Thailand Naikkan Harga BBM Bertahap, Subsidi Energi Tertekan

Opsi kenaikan batas utang hingga Rp 535 triliun

Sumber dari Government House menyebutkan pemerintah bahkan tengah mengkaji kenaikan batas utang publik dari 70 persen menjadi 75 persen terhadap PDB. 

Kenaikan tersebut berpotensi membuka ruang tambahan pembiayaan hampir 1 triliun baht atau setara sekitar Rp 535 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penerbitan dekrit darurat untuk menghimpun dana ratusan miliar baht, dengan skema serupa yang pernah digunakan saat pandemi Covid-19.