BERITA FOTO: Demo Ricuh di Kaltim, Tuntutan Peserta Aksi Tak Digubris

KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, tepatnya di Jalan Gajah Mada, Samarinda, berujung ricuh, Selasa (21/4/2026) sore.

Awalnya, aksi yang dimulai sejak pukul 14.00 Wita tersebut berlangsung tertib dengan penyampaian orasi dari berbagai perwakilan massa.

Namun, situasi mulai memanas menjelang petang setelah tuntutan massa tak mendapat respons dari Gubernur atau Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang enggan menemui pengunjuk rasa.

Baca juga: Demo di Kantor Gubernur Kaltim Ricuh, Sejumlah Peserta Aksi Diamankan

Tiga tuntutan utama

Dalam aksinya, para pengunjuk rasa membawa tiga tuntutan utama, yakni:

• Pertama, mendesak evaluasi seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
• Kedua, menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
• Ketiga, meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Alih-alih menemui para pengunjuk rasa, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud memilih ngeloyor pergi meninggalkan kantor sekitar pukul 21.10 Wita, atau sekitar satu jam usai massa berhasil dipukul mundur oleh aparat.

Dengan pengawalan ketat, Rudy berjalan cepat menuju rumah jabatan yang berjarak sekitar 10 meter tanpa memberikan pernyataan sedikit pun kepada awak media.

Sejumlah wartawan yang mencoba meminta keterangan terkait tuntutan massa maupun kericuhan yang pecah tidak mendapat respons. Rudy hanya berlalu dan langsung masuk ke kediaman dinasnya.

Baca juga: Demo Ricuh, Gubernur Kaltim Keluar Kantor Dikawal lalu Abaikan Massa dan Wartawan

Ngeloyor pergi

Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, menyebutkan, secara umum aksi unjuk rasa tersebut masih berjalan dalam batas wajar dan dapat dikendalikan.

“Terima kasih seluruh lapisan masyarakat, mahasiswa, dan peserta unjuk rasa. Hari ini pelaksanaan unjuk rasa bisa berjalan dengan damai, tertib, dan aspirasi juga sudah disampaikan,” ujar Endar saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan, aspirasi massa sebelumnya telah diterima oleh pimpinan DPRD Kaltim. Sementara aksi di Kantor Gubernur juga disebutnya telah termonitor oleh pihak pemerintah daerah.

Baca juga: Renovasi Rujab Gubernur-Wagub Kaltim Rp 25 Miliar Disorot, DPRD: Bisa Dievaluasi, Bahkan Dinolkan

Sejumlah peserta aksi diamankan

Endar menegaskan bahwa aparat telah menjalankan prosedur sesuai standar operasional dalam mengendalikan situasi di lapangan.

“Secara umum pelaksanaan unjuk rasa berjalan dengan baik. Apa yang kita lakukan sudah sesuai standar operasi, dan semuanya bisa terkendali, aman. Tidak ada yang luka, tidak ada yang sakit,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui ada sejumlah peserta aksi yang diamankan oleh aparat dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan.

“Ada beberapa yang diamankan, tapi masih dalam tahap pemeriksaan. Pendekatan hukum represif akan kita lihat, tergantung tingkat kesalahannya. Jika tidak fatal, bisa menjadi pembinaan,” katanya lagi.

Dari ketiga tuntutan para peserta aksi, isu yang paling disorot adalah anggaran rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang mencapai Rp 25 miliar.

Massa juga menyoroti pengadaan fasilitas seperti akuarium laut dan alat fitnes di rumah jabatan tersebut.

Selain itu, polemik sebelumnya terkait pengadaan mobil dinas mewah jenis Range Rover senilai Rp 8,5 miliar kembali diangkat dalam aksi tersebut dan memicu kemarahan massa.

Baca juga: Renovasi Anggaran Rumah Jabatan Gubernur Rp 25 M, Ketua DPRD Kaltim: Saya Enggak Ikut

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang