Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
PADA Pilpres-Pileg 2019 lalu, ingatan kita soal Petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS)/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari warga adalah wafatnya 894 petugas dan sakitnya 5.175 petugas. Akankah tahun ini terjadi demikian?
Penulis adalah Ketua TPS pada helatan Pilkada di Jawa Barat 2018, Pilpres 2019, serta Pilpres 2024 ini.
Merujuk pengalaman ini, serta menilik apa yang sudah dan sedang terjadi pada persiapan TPS tahun ini, seharusnya tahun ini tidak akan lagi kejadian, sebut saja sampai mati berdiri, pada 5,7 juta petugas tersebar di 820.161 TPS se-Indonesia. Berikut sejumlah argumennya.
Pertama, beda dengan dua pemilu sebelumnya, tahun ini ada syarat batas umur serta syarat kesehatan yang tidak formalitas. Pemilu sebelumnya minimal 21 tahun dan maksimalnya tidak ada, tapi tahun ini minimal 17 tahun serta maksimal 55 tahun.
Batas umur ini juga ketat dari awal, karena petugas PPS (Panitia Pemungutan Suara) tingkat kelurahan menyeleksi betul.
"Dalam rekrutmen calon anggota KPPS, kami batasi usia, kami punya ambang batas atas usia dan ambang batas bawah usia. 17 tahun hingga 55 tahun, kalau dahulu 21 tahun dan tidak dibatasi usia maksimal," kata Anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta, Senin (29/1).
Memang, pada akhirnya ada segelintir kasus sulit cari petugas TPS karena yang bersedia masih warga senior itu-itu lagi. Namun secara umum, sangat banyak darah baru segar, berusia di bawah 20 tahun di tiap TPS --penulis temukan saat ikut Bimtek, 25-27 Januari lalu.
Kalau melihat unggahan dan juga meme-meme lucu di medsos soal petugas TPS ini, mayoritas juga diunggah gen Zilenial (Z dan milenial), sesuatu yang jarang ditemukan di Pilpres 2019.
Kedua, tes kesehatan tahun ini tidak basa-basi. Surat keterangan sehat dari Puskemas benar-benar dari hasil tes medis betulan, dengan petugas TPS harus puasa malamnya (selama minimal delapan jam) seperti kita ke labkes sohor.
Agar hasilnya valid, maka calon petugas dites dengan dipusatkan di kantor kelurahan. Petugas puskemas terdekat datang dengan mengecek tensi, bobot, serta tiga hasil tes darah utama: Gula, kolesterol, dan asam urat.
Maka itu, masing-masing harus bayar sendiri Rp 45.000. Hasil tes saat itu juga diberikan dan dilampirkan dalam dokumen pendaftaran yang segambreng.
Setelah semua berkas itu ada, barulah calon Panitia KPPS bisa mendaftar ke PPK Kelurahan. Setelah diperiksa kelengkapannya kurang lebih dua minggu, barulah kemudian diinfokan hasilnya kepada Ketua RW. Jadi, tahapan awalnya tidak segampang sebelumnya.
Soal ini, penulis apresiasi karena mengikuti banyak pemberitaan, apa yang sebabkan hampir 1.000 petugas TPS meninggal, ternyata adalah komorbid (bawaan penyakit dua atau lebih).
Menurut penelitian Kementerian Kesehatan, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tiga penyakit komorbid terbanyak yang diderita petugas TPS di Pemilu 2019 ialah tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan diabetes.
Ada juga faktor umur karena rata-rata yang meninggal berusia di atas 50 tahun.
Dapatkan lebih banyak kuota, pahami berita lebih cepat, dan gali konteks mendalam dari artikel KOMPAS.com.
