GAZA (Arrahmah.id) – Penunjukan Erica Mindel, mantan instruktur militer ‘Israel’, sebagai Manajer Kebijakan Ujaran Kebencian TikTok menuai kritik tajam dari para aktivis digital dan pendukung kebebasan berekspresi Palestina. Langkah ini dinilai mengancam narasi dan hak digital rakyat Palestina di platform tersebut.
Menurut organisasi pengawas konten digital Palestina, Sada Social, Mindel sebelumnya bertugas di Unit Juru Bicara Militer ‘Israel’ dan bekerja untuk Departemen Luar Negeri AS di bawah Duta Besar Deborah Lipstadt, utusan khusus pemerintahan Biden untuk memantau dan memerangi antisemitisme. Kini, dalam peran barunya di TikTok, Mindel bertanggung jawab merancang kebijakan ujaran kebencian, membentuk kerangka hukum dan regulasi terkait, serta memantau tren konten yang dinilai antisemit.
Namun, Sada Social memperingatkan bahwa penunjukan ini merupakan “indikasi sangat mengkhawatirkan terhadap masa depan kebebasan digital Palestina,” dan menyoroti implikasi serius dari latar belakang militer Mindel terhadap cara TikTok menangani laporan konten yang menyuarakan kekerasan terhadap warga Palestina atau membongkar keberpihakan algoritmik.
“Menunjuk seseorang yang pernah bertugas di tentara yang saat ini sedang diselidiki atas tuduhan genosida di Gaza untuk memimpin kebijakan ujaran kebencian justru memperkuat keberpihakan yang sudah ada dan mengikis prinsip keadilan digital,” tulis Sada Social di X.
Rekam Jejak Zionisme dan Keterlibatan Politik
Profil LinkedIn Mindel menunjukkan bahwa sejak Juli 2025, ia menjabat sebagai Public Policy Manager, Hate Speech di TikTok. Sebelumnya, ia adalah kontraktor untuk Departemen Luar Negeri AS, memberikan dukungan komunikasi strategis dan analisis kebijakan, serta pernah menjabat sebagai Asisten Direktur Pengembangan Program di American Jewish Committee (AJC), lembaga advokasi pro-‘Israel’.
Dalam video promosi AJC tahun 2023, Mindel mengungkapkan kuatnya identitas Zionis dalam dirinya. Ia menyatakan bahwa dirinya mulai magang di AJC saat ‘Israel’ melancarkan Operasi Protective Edge (Tzuk Eitan) di Gaza 2014, yang menewaskan lebih dari 2.000 warga Palestina, termasuk lebih dari 500 anak-anak, menurut Amnesty International.
“Saya tahu bahwa kesejahteraan Yahudi global dan keamanan ‘Israel’ akan menjadi perhatian seumur hidup saya,” kata Mindel, yang juga menyebut keputusan “tidak biasa”-nya untuk berimigrasi ke ‘Israel’ (aliyah) dan bergabung dengan militer sebagai bagian dari komitmennya terhadap Zionisme.
“Bagi sebagian orang, mungkin ini kontradiktif, seorang perempuan liberal dan progresif tapi juga Zionis yang bergabung dengan IDF. Bagi saya, dua identitas ini saling melengkapi,” ungkapnya.
TikTok, Sensor, dan Kemitraan dengan ‘Israel’
Menurut laporan Digital Index 2024 milik Sada Social, 27% dari pelanggaran digital terhadap konten Palestina terjadi di TikTok. Platform ini, menurut laporan transparansi internal TikTok untuk paruh kedua 2024, memenuhi 94% permintaan penghapusan konten dari pemerintah ‘Israel’, termasuk konten bernilai jurnalistik, akun jurnalis, aktivis, dan media pro-Palestina.
Sada Social juga menyoroti kegagalan TikTok untuk melakukan evaluasi internal yang berarti, bahkan setelah pemerintah Afrika Selatan mengajukan bukti video ke Mahkamah Internasional (ICJ) yang memperlihatkan tentara ‘Israel’ mengejek korban Palestina, merayakan kehancuran rumah-rumah warga, dan menulis pesan di bom sebelum dijatuhkan ke Gaza, semuanya dipublikasikan di TikTok.
“Alih-alih menanggapi pelanggaran yang mengerikan ini, TikTok justru terus menjalin kemitraan dengan rezim politik dan militer yang kini sedang diselidiki secara internasional,” tutup Sada Social. (zarahamala/arrahmah.id)
