Kemendikdasmen Tegaskan Sulit Ada Jual Beli Kursi di SPMB 2026

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan, jual beli kursi sekolah akan sulit dilakukan di Sistem Peneriman Murid Baru (SPMB) 2026.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto mengatakan, daya tampung setiap sekolah sudah dikunci oleh pemerintah pusat.

Gogot menjelaskan, penetapan daya tampung sekolah itu sudah dilakukan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) pemerintah daerah, ketika kepala daerah sudah menyetujui juknis tersebut maka daya tampung akan otomatis terkunci oleh pemerintah pusat.

"Begitu kepala daerah ada tangan (Juknis), kita dapat laporannya, langsung daya tampungnya kita kunci," kata Gogot di daerah Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026).

Baca juga: 8 Sekolah Kedinasan Akreditasi Unggul yang Gratis, Lulus Jadi CPNS atau TNI

Tidak memungkinkan adanya jual beli kursi SPMB 2026

Gogot menegaskan, sistem seperti ini tidak memungkinkan adanya terjadi proses jual beli kursi atau ada daya tampung sekolah bertambah di SPMB 2026.

Apabila ada sekolah yang nekat, lanjut dia, maka akan berimbas ke murid yang diterima yakni tidak akan masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan tidak akan menerima ijazah.

"Jadi enggak ada jual beli kursi intinya kalau ada yang ada bukti ya orang jual kursi laporkan ke kita," jelas Gogot.

Adapun terkait jadwal pelaksanaan SPMB, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Meski demikian, Gogot menyarankan pengumuman pendaftaran SPMB minimal Minggu pertama bulan Mei.

Baca juga: Kisah Yustina, Guru Honorer yang Jalan Kaki 6 Km ke Sekolah Kini Dapat Tunjangan

Shutterstock/Ibenk_8 Ilustrasi siswa.

Berbagai tahapan di SPMB 2026

Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian pendaftaran, seleksi, pengumuman penetapan murid baru.

Hingga daftar ulang pada bulan Juni dan Juli dengan memperhatikan kalender pendidikan tahun ajaran baru 2026/2027.

Baca juga: Beasiswa SCG 2026 untuk SMA-S1, Ada Uang Rp 2 hingga Rp 8 Juta Per Tahun

"Bahasanya pemerintah, pusat, daerah, maupun kota-kota, maupun provinsi, memastikan semua anak yang ingin memajukan dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA ke SMP, nah itu punya tempat (untuk sekolah)," pungkasnya.