Bus Listrik AKAP: Tantangan Investasi dan Infrastruktur di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus menggaungkan penggunaan kendaraan listrik di Tanah Air, begitu juga dengan bus.

Hal ini tentunya turut menyita perhatian bagi para pemilik usaha transportasi antarkota yang selama ini menggunakan bus konvensional.

Anthony Steven Hambali, Ketua Angkutan Pariwisata DPP Organda dan juga pemilik PO Sumber Alam mengatakan, dirinya selalu mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan BBM.

Baca juga: Industri Otomotif 2026 Tertekan: BBM Naik, Pajak EV Berubah

Namun biaya investasi untuk pembelian bus listrik menurutnya masih sangat tinggi.

"Biaya investasi bus listrik masih tinggi. Sumber Alam sendiri sempat melakukan uji coba layanan bus AKAP listrik menggunakan unit milik Kalista rute Jakarta - Yogya," katanya kepada Kompas.com, di acara forum diskusi Solusi Strategis Hadapi Kelangkaan BBM: Akselerasi Elektrifikasi Transportasi Publik dan Industri, beberapa hari yang lalu.

Berdasarkan uji coba tersebut, Anthony memperkirakan mampu membeli satu unit bus listrik lantaran harganya masih sangat tinggi.

Namun yang jadi masalah adalah kesiapan infrastruktur yang ada.

KOMPAS.com/FATHAN Perbandingan dimensi bus listrik dan bus biasa Sumber Alam

Baca juga: Harga Solar Non-Subsidi Naik: Konsumen Bimbang Beralih ke EV?

Sebab saat ini ketersediaan fasilitas pengisian daya listrik bus masih minim.

Maka dari itu dikhawatirkan terjadi antrean pengisian daya bus listrik karena harus gantian.

Kondisi tersebut pada akhirnya membuat operasional bus jadi terhambat dalam mengantar penumpang.

"Jadi tantangan implementasi kendaraan listrik pada layanan bus AKAP itu adalah harga kendaraan lebih tinggi, sehingga skema pembiayaan akan mengikuti. Kemudian teknologinya masih baru," katanya.

Anthony juga mengatakan, yang paling ditakutkan oleh para konsumen terhadap kendaraan listrik adalah depresiasi.

Selain itu jika masa pakai baterai bus sudah selesai masih jadi pertanyaan harus bagaimana kelanjutannya.

Maka dari itu, menurutnya kebijakan yang paling masuk akal diterapkan saat ini adalah suplai BBM untuk prioritaskan angkutan umum.

"Kemudian subsidi BBM harus tepat sasaran, langsung ke operator," katanya.