Jawab Kebutuhan Industri, Pemprov DKI Perkuat Pelatihan Kerja Warga

JAKARTA, KOMPAS.com – Di tengah perubahan dunia kerja yang semakin cepat, perusahaan butuh tenaga kerja yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar.

Menjawab tantangan tersebut, melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi), Pemprov DKI Jakarta memperkuat berbagai program pelatihan kerja agar warga memiliki keterampilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri.

Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta, Syaripudin mengatakan, peningkatan keterampilan menjadi kunci penting dalam membuka akses kerja bagi masyarakat.

“Masyarakat yang mempunyai skill akan mempermudah mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pengangguran,” kata Syaripudin saat menjawab pertanyaan secara tertulis kepada Kompas.com, Jumat (29/5/2026).

Pelatihan datang langsung ke lingkungan warga

Salah satu program yang dijalankan adalah Mobile Training Unit atau MTU. Program ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta menghadirkan pelatihan kerja yang lebih mudah dijangkau masyarakat.

Syaripudin menjelaskan, MTU berbeda dengan pelatihan kerja konvensional. Melalui program ini, pelatihan tidak hanya dilakukan di pusat pelatihan, tetapi juga datang langsung ke lingkungan warga.

Konsep jemput bola memungkinkan warga ikut pelatihan tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi besar atau meninggalkan aktivitas harian dalam waktu lama.

Program ini menyasar antara lain pencari kerja, ibu rumah tangga, dan warga berpenghasilan rendah yang selama ini sulit menjangkau balai latihan kerja formal.

Menurut Syaripudin, jenis pelatihan dalam program MTU juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dan potensi ekonomi lokal.

“Pemerintah dapat menyesuaikan jenis keterampilan yang diberikan dengan potensi ekonomi lokal, seperti tata boga, menjahit, desain grafis, servis kendaraan, maupun keterampilan digital lainnya,” ujarnya.

Mulai 2026, peserta pelatihan MTU juga akan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.

Selain MTU, Pemprov DKI Jakarta juga mengoptimalkan peran Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD). Program pelatihan di PPKD diarahkan agar semakin dekat dengan kebutuhan industri.

Saat ini, sejumlah pelatihan yang banyak diminati warga antara lain teknisi AC, tata boga, penjahitan busana, dan barista.

Namun, seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di sektor digital, Disnakertransgi DKI Jakarta mulai memperbanyak pelatihan yang berkaitan dengan keterampilan digital.

“Kejuruan MTU baru yang sesuai dengan industri digital di antaranya adalah junior content creator, digital marketing dasar, video editor, hingga desainer grafis muda,” kata Syaripudin.

Pelatihan bahasa asing juga mulai dikembangkan, seperti Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Bahasa Korea, dan Bahasa Mandarin.

Menurut Syaripudin, seluruh pelatihan yang dilakukan PPKD juga telah dilengkapi sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Semua pelatihan yang dilakukan oleh PPKD mendapatkan sertifikasi kompetensi BNSP yang akan memperkuat kredibilitas pencari kerja mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kejuruannya,” urainya.

Perluasan akses kerja lewat magang

Upaya peningkatan keterampilan juga diperkuat dengan kerja sama bersama perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Disnakertransgi DKI Jakarta menggandeng dunia usaha untuk membuka akses rekrutmen langsung, job matching, hingga program pemagangan.

Pada 2026, Pemprov DKI Jakarta menargetkan 1.000 peserta magang dengan target penempatan kerja sebesar 70 persen.

“Peran perusahaan swasta sangat dominan dalam pelaksanaan magang tahun 2026,” ucap Syaripudin.

Ia menyebutkan, sektor yang paling banyak terlibat dalam program magang berasal dari manufaktur, ritel, perhotelan, food and beverage service, transportasi, dan perbankan.

Selain perusahaan swasta, tiga BUMD DKI Jakarta juga ikut terlibat, yakni Bank Jakarta, PT Transportasi Jakarta, dan PT Dharma Jaya.

Meski berbagai program telah disiapkan, Syaripudin mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dan kebutuhan industri.

Kesenjangan itu semakin terasa seiring pesatnya transformasi digital di berbagai sektor perekonomian.

“Kesenjangan keterampilan ini terjadi akibat perkembangan transformasi digital yang pesat pada berbagai sektor perekonomian sehingga tenaga kerja perlu melakukan peningkatan kapasitas reskilling dan upskilling secara berkelanjutan,” kata Syaripudin.

Karena itu, Disnakertransgi DKI Jakarta terus memperbarui kurikulum pelatihan agar tetap sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan teknologi.

Pengamat ekonomi Arifki menilai, program pelatihan kerja seperti MTU dan PPKD sudah berada di jalur yang tepat karena berupaya menyiapkan tenaga kerja siap pakai.

“Menurut saya, program pelatihan kerja seperti MTU dan PPKD ini sudah berada di jalur yang tepat, terutama karena pemerintah mulai fokus menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai,” kata Arifki.

Namun, ia mengingatkan agar materi pelatihan terus diperbarui mengikuti kebutuhan dunia usaha.

“Jangan sampai pelatihannya masih mengajarkan keterampilan yang sudah tidak terlalu dibutuhkan pasar kerja saat ini,” jelasnya.

Menurut Arifki, pelatihan kerja juga perlu dibarengi penguatan soft skill, seperti komunikasi, kedisiplinan, kemampuan bekerja dalam tim, dan adaptasi terhadap teknologi.

Ia juga menilai, keberhasilan program pelatihan kerja perlu diukur secara jelas agar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.

“Agar pelatihan kerja tidak hanya seremonial, ukurannya harus jelas. Misalnya berapa persen lulusan yang benar-benar mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha setelah pelatihan selesai,” kata Arifki.

Dengan penguatan pelatihan berbasis kebutuhan industri, sertifikasi kompetensi, dan perluasan kerja sama dengan dunia usaha, Pemprov DKI Jakarta berupaya menjembatani pencari kerja dengan peluang kerja yang lebih relevan.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya membantu warga memperoleh pekerjaan, tetapi juga mendorong lahirnya tenaga kerja yang lebih adaptif di tengah perubahan dunia industri.