JAKARTA (Arrahmah.id) – Analis politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mengaku heran dengan pengakuan pihak termohon dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan tidak memiliki salinan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Iwan menilai pernyataan tersebut semakin menambah kerumitan polemik dugaan ijazah palsu yang terus bergulir di publik.
Karena itu, Iwan mendesak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya kepada publik secara terbuka guna mengakhiri polemik yang telah berlangsung lama.
*”Isu dugaan ijazah palsu Jokowi ini menjadi perhatian publik di seluruh Indonesia. Jika Jokowi tidak kunjung menunjukkan ijazah aslinya, maka isu ini akan semakin liar dan menimbulkan persepsi negatif,” kata Iwan, di Jakarta, Selasa (18/11/2025), dikutip dari inilah.com.
Menurut Iwan, hasil persidangan di KIP nanti akan menjadi titik krusial. Jika kelak diputuskan bahwa ijazah Jokowi tidak dapat dibuktikan keasliannya, maka konsekuensinya sangat serius.
Hal tersebut dapat berdampak langsung terhadap legitimasi status Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI.