KOMPAS.com - Wali Kota Yawata, Prefektur Kyoto, Jepang, Shoko Kawata bakal menjadi wali kota perempuan pertama di Jepang yang mengambil cuti melahirkan pada saat menjabat.
Dia berencana mengambil cuti sebelum dan sesudah melahirkan mulai 20 Juli sampai dengan awal November 2026, sesuai dengan tanggal perkiraan kelahirannya pada September 2026.
Perempuan berusia 35 tahun itu menambahkan bahwa dirinya juga sedang mempertimbangkan untuk mengambil cuti perawatan anak.
“Saya berharap keputusan untuk mengambil cuti melahirkan ini akan menjadi kesempatan untuk mempercepat diskusi tentang pengembangan desain kelembagaan yang lebih baik,” kata dia, dilansir dari Asahi.
Selama ini, Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan Jepang telah mengatur cuti melahirkan bagi pekerja, tetapi tidak berlaku untuk wali kota.
Peraturan kota yang mengatur cuti melahirkan juga hanya diperuntukkan bagi pegawai kota, bukan untuk wali kota.
Oleh karena itu, Kawata akan mengambil cuti sesuai dengan ketentuan peraturan kota Yawata tentang cuti pegawai kota dan peraturan tata cara dewan kota.
Berdasarkan aturan tersebut, cuti melahirkan diberikan selama 8 minggu sebelum dan 8 minggu setelah melahirkan.
Baca juga: Mengenal Tokuryu, Kelompok Kriminal Jepang Saingan Yakuza
Tunjuk wakil wali kota jadi pengganti
Kawata berencana untuk menunjuk seorang wakil wali kota, Shigeto Nose untuk menggantikan posisinya selama ia absen.
Nose akan menjalankan seluruh wewenang wali kota sambal melaporkan hal-hal penting kepada Kawata secara daring setidaknya sekali dalam seminggu.
Namun, untuk acara-acara penting, seperti tanggap bencana dan insiden lainnya, Kawata berencana untuk menghadiri rapat secara daring dan berkomunikasi dengan pejabat kota melalui telepon dan email sebisa mungkin.
"Saya ingin memastikan bahwa, dalam hal total jumlah pekerjaan selama empat tahun [masa jabatan saya], tidak ada kekurangan," katanya, dilansir dari ABC News.
Kawata juga menambahkan bahwa dirinya ingin mengambil cuti perawatan anak setelah cuti melahirkan. Akan tetapi, rincian akhir tentang hal itu dan gajinya selama ketidakhadirannya masih dalam tahap finalisasi.
Sebagai informasi, Kawata memenangkan pemilihan walikota pada November 2023 di usia 33 tahun. Dia menjadi walikota perempuan termuda dalam sejarah Jepang.
Dia mengaku akan berusaha keras untuk mendapatkan pengertian dari warga dengan memberi tahu mereka bahwa dirinya sedang melakukan persiapan matang agar cutinya tidak memengaruhi tata kelola.
Baca juga: Kisah Naoko Watanabe, Perawat Jepang yang Tiga Kali Taklukkan Gunung K2 di Pakistan
Tak ada aturan cuti melahirkan untuk wali kota
Kisah Kawata memicu diskusi di Jepang, di mana pejabat terpilih tidak memiliki hak cuti melahirkan atau cuti ayar.
Undang-undang ketenagakerjaan Jepang mengatur bahwa wali kota dan politisi adalah pegawai negeri, bukan karyawan. Ini artinya mereka tidak dapat mengakses cuti selama 14 minggu yang dijamin secara hukum bagi ibu yang bekerja.
Hak cuti melahirkan hanya diberikan kepada pegawai dengan status karyawan tetap. Selama masa cuti itu, para ibu tetap akan menerima 67 persen dari gaji mereka melalui asuransi kesehatan yang dikelola pemerintah atau swasta.
Sayangnya, manfaat ini belum bisa dirasakan oleh wali kota.
Secara historis, parlemen Jepang mengizinkan anggotanya untuk meninggalkan pekerjaan dengan alasan cuti melahirkan atau mengurus anak. Akan tetapi, hal ini diperlakukan sebagai masalah ketidakhadiran, bukan sebagai hak kerja yang dijamin.
"Hingga November 2025, peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Jepang tidak secara eksplisit mencantumkan kelahiran atau pengasuhan anak oleh pasangan sebagai alasan yang sah untuk absen," kata peneliti senior di lembaga think tank The Tokyo Foundation, Miho Konishi.
Sebagai bagian dari perubahan aturan tahun lalu, majelis rendah Jepang sepakat untuk melakukan standarisasi cuti ibu selama 14 minggu sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan Jepang.
"Di tingkat lokal, anggota dewan perempuan yang perlu mengambil cuti melahirkan terkadang diharuskan mencantumkan alasan ketidakhadiran mereka sebagai 'kecelakaan' atau 'keadaan yang tidak terduga,' karena kata 'melahirkan' sama sekali tidak muncul dalam peraturan," imbuhnya.
Sebelumnya, para gubernur dan wali kota pria telah mengambil cuti berdasarkan pengaturan informal ini setelah istri mereka melahirkan.
Beberapa administrasi prefektur telah mengubah peraturan untuk memasukkan persalinan sebagai alasan ketidakhadiran karyawan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi para walikota bernegosiasi secara individual.
Baca juga: Tragedi Shanghai: 2 Warga Jepang Jadi Korban Penusukan di Restoran
Tuai dukungan berbagai pihak
Mantan Menteri Luar Negeri Jepang Yoriko Kawaguchi mengatakan kisah Kawata menjadi simbol dari perdebatan yang lebih luas di Jepang tentang kesetaraan gender, partisipasi politik, dan bagaimana lembaga publik harus berkembang untuk mencerminkan realitas masyarakat modern.
"Sistem politik Jepang secara historis dirancang berdasarkan asumsi bahwa pemegang jabatan politik adalah laki-laki tanpa tanggung jawab utama sebagai pengasuh," katanya.
"Seiring semakin banyaknya perempuan yang terjun ke dunia politik dan menduduki posisi kepemimpinan, lembaga-lembaga yang ada sedang diuji oleh realitas yang tidak sepenuhnya diantisipasi oleh generasi pembuat undang-undang sebelumnya," imbuh Yoriko.
Banyak pula yang memberikan dukungan kepada Kawata dengan mengatakan bahwa cuti hamil adalah hal yang luar biasa dan baik untuk dilakukan.
Namun, beberapa orang mengkritik dan mempertanyakan mengapa baru sekarang Ketika masa jabatan sudah ditetapkan.
“Bukankah ini tidak bertanggung jawab?” tutur sebagian warga.
Kawata mengumumkan kehamilannya kepada dua wakil wali kota dan kepala kantor wali kota di ruang penerimaan tamu di gedung pemerintahan kota pada Februari 2026.
Kemudian, dia memberitahu kepala departemen pada pertengahan Maret dan kepala seksi pada awal April.
Selama Februari dan Maret, dia juga mengunjungi setiap kelompok politik untuk memberikan pengarahan kepada para anggota dewan.
“Pemahaman dan kerja sama dari orang-orang di sekitar saya sangat penting. Saya ingin memberi tahu mereka sedini mungkin,” kata Kawata.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang