Pernah Ada Larangan Politik Dinasti di Pilkada, tapi Gugur di MK

KOMPAS.com - Suami menjabat kepala daerah, istri duduk di bangku parlemen Senayan.

Anak menjadi wakil wali kota, ipar memerintah di daerah tetangga.

Penguasaan politik di daerah oleh satu garis keturunan atau keluarga tertentu semakin lazim ditemukan di khazanah politik Indonesia.

Mirisnya, pemandangan ini bukan hanya terjadi dalam satu atau dua periode kepemimpinan.

Namun, sudah muncul ketika rakyat diberikan kedaulatan untuk memilih pemimpinnya sendiri pasca Orde Baru tumbang pada tahun 1998.

Baca juga: Prabowo Bakal Beri Penghargaan kepada 18 Prajurit TNI di Atas KRI Radjiman Wedyodiningrat

Politik dinasti yang begitu kental di beberapa daerah membuat sejumlah pihak cemas dan gerah.

Indonesia pernah memiliki aturan untuk melarang merebaknya politik dinasti.

Namun, larangan ini tumbang sebelum bisa memberikan jalan bagi rakyat untuk berpolitik dengan lebih sehat.

Awal lahirnya larangan politik dinasti

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) periode 2010–2014, Djohermansyah Djohan, merupakan salah satu tokoh yang menggagas larangan politik dinasti.

Prof Djo, panggilan akrabnya, menceritakan bahwa aturan ini berangkat dari kecemasan akan situasi di Indonesia pada tahun 2011.

Saat itu, Djo yang masih menjabat sebagai Dirjen Otda Kemendagri mendapatkan paparan data sebaran politik dinasti di Indonesia.

“Ketika pada tahun 2011, kita ingin menyusun UU Pilkada, maka kita menemukan data lapangan, 61 orang kepala daerah dari 524 kepala daerah atau sama dengan 11 persen itu terindikasi menerapkan politik dinasti yang tidak sehat,” kata Djo, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (30/9/2025).

Berdasarkan data yang dimilikinya, Djo menemukan banyak daerah yang pemimpinnya berputar di satu keluarga.

Misalnya, setelah suami menjabat kepala daerah selama dua periode, istrinya naik untuk mengisi posisi kepala daerah.

Hal ini menjadi bermasalah ketika kepala daerah yang naik tidak memiliki latar belakang pendidikan dan kemampuan yang cukup.