Dinamika Pencalonan Wakil Presiden, antara Kekuatan Modal dan Dukungan Publik

PERTARUNGAN menjelang penentuan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi tiga bakal calon presiden ternyata jauh lebih dinamis dibanding penentuan bakal calon presiden itu sendiri.

Irama dan lompatan-lompatan dalam pembentukan nada politiknya agak berbeda dengan dua tahun dinamika penentuan tiga calon presiden karena berpeluang menambah gambar baru di dalam gambar utama peta koalisi politik yang melatarinya.

Dalam dinamika penentuan tiga orang calon presiden, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo, misalnya, apa yang dikatakan oleh Harry Emerson Fosdick tentang demokrasi benar-benar terjadi.

"Democracy is based upon the conviction that there are extraordinary possibilities in ordinary people," Harry Emerson Fosdick.

Ganjar dan Anies adalah bukti nyatanya, di mana kedua nama ini terhitung sebagai "ordinary politician" yang muncul sebagai "extraordinary leader", tapi tidak memegang kendali politik di dalam partai yang menentukannya. Sisi baiknya, mereka berhasil dipilih sebagai bakal calon presiden.

Selain itu, dua tahun menjelang Anies, Prabowo, dan Ganjar didaulat menjadi calon resmi partai politik dan koalisi, nama ketiganya sudah diperbincangkan publik sebagai "tiga nama utama" yang akan memasuki arena pemilihan presiden pada pemilihan tahun 2024 nanti.

Karena, selain hasil survei lembaga-lembaga survei arus utama, ketiga nama tersebut adalah nama-nama yang memiliki "kesan politik" paling tinggi di mata masyarakat.

Bahkan tanpa merujuk pada hasil survei pun, ketiga nama tersebut sudah terkesan akan berlaga di pemilihan mendatang, meskipun kenyataannya di arena politik praktis tak semudah itu bagi mereka untuk dipercaya sebagai calon presiden resmi partai atau koalisi partai.

"Great things happen nationally when topmost leadership is goaded and supported from below," tulis John W. Gardner.

Ganjar Pranowo membuktikan hal itu. Dukungan publik memiliki arti signifikan dalam proses seleksi calon presiden yang dilakukan para elite politik di dalam partai-partai.

Dengan fakta politik demikian, sudah hampir pasti calon presiden untuk pemilihan mendatang akan mengerucut ke tiga nama di atas, yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo.

Memang ada isu soal kemungkinan gagalnya kubu Anies menuju laga resmi Pilpres 2024 dan wacana tentang kubu baru yang dimotori oleh Partai Golkar dan PAN.

Namun berdasarkan kalkulasi dan rasionalitas politik yang ada, tiga kandidat di atas adalah konfigurasi yang "masuk akal" untuk semua pihak.

Upaya penggagalan Anies hanya akan merugikan kubu Ganjar Pranowo, karena suara dari kubu Anies akan lebih berpeluang pindah ke Hambalang (Partai Gerindra).

Jadi cukup penting diingat bahwa setiap upaya PDIP untuk menggaet Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan menggagalkan Anies mengandung risiko berbahaya untuk Ganjar.

Langkah terbaik bagi PDIP adalah melebarkan sayap koalisi, untuk (pertama) membendung pelebaran suara Prabowo, jika Anies tak ikut Pilpres atau jika pada putaran kedua yang tersisa hanya Prabowo dan Ganjar.

Artinya, memastikan mayoritas suara kubu Anies berpihak ke Ganjar saat Anies tidak berhasil masuk putaran kedua. Inilah makna terbaik pertemuan Puan Maharani dan AHY, yakni makna "just in case".

Kedua, pelebaran sayap koalisi untuk kemungkinan lain, yakni saat Anies dan Ganjar yang masuk putaran kedua.

Dengan kata lain, memastikan mayoritas suara kubu Prabowo akan pindah ke Ganjar jika Prabowo gagal masuk tahap kedua.

Inilah makna terbaik mengapa PKB dan Partai Gerindra harus tetap berkawan baik dengan PDIP, meskipun PKB berjalan bersama Gerindra di putaran pertama.

Kemudian soal koalisi baru. Rasanya akan sulit tercapai karena Partai Golkar dan PAN masih perlu suara partai lain, yang justru sudah terikat ke salah satu koalisi yang ada.

Lalu, di kubu Golkar dan PAN tidak terdapat kandidat yang layak secara elektoral untuk menjadi Capres dan Cawapres.

Namun di dalam dinamika penentuan calon wakil presiden, proses senada belum terlihat. Nama seperti Sandiaga Uno dan Erick Thohir dipersepsi muncul ke permukaan bukan karena popularitas kerakyatan mereka selama ini, tapi lebih kepada kekuatan modal yang diperkirakan akan sangat menentukan keberhasilan mereka dalam menggandeng partai politik.

Sandiaga Uno berpindah bendera parpol dalam waktu yang tidak lama, karena kebutuhan politik untuk mengambil jalan yang berbeda dengan calon presiden yang diusung Partai Gerindra.

Langkah tersebut terkesan sangat dipaksakan untuk memenuhi tuntutan narasi politik yang telah dihembuskan sebelumnya bahwa Sandiaga akan "diplot" untuk bersanding dengan Ganjar Pranowo.

Memang satu dua orang pendukung Sandiaga mencoba untuk membantah "plot" politik ini, dengan mengatakan bahwa bergabungnya Sandi ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berpeluang mengubah equasi politik di dalam partai berlambang Ka'bah tersebut setelah kongres, di mana sebelumnya PPP telah memutuskan untuk berjalan bersama PDIP dan Ganjar Pranowo.