Jakarta Krisis Air Bersih, PAM Jaya Diminta Percepat Transformasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, menyebut Jakarta tengah krisis air bersih. Meski memiliki 13 sungai, tidak ada satu pun yang bisa dijadikan sebagai sumber air baku karena sudah tercemar.

Firdaus menilai kondisi ini membuat PAM Jaya harus segera melakukan transformasi agar layanan air perpipaan bisa menjangkau seluruh warga.

“Transformasi PAM Jaya menjadi Perseroda bukan berarti privatisasi, melainkan langkah membuka ruang manajemen yang lebih transparan,” ucap Firdaus dalam forum Balkoters Talk bertajuk Implementasi Smart Water Management untuk 100 Persen Layanan Air Jakarta di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

Baca juga: Dirut PAM Jaya: 95 Persen Air Baku Jakarta Masih Bergantung dari Luar Daerah

Firdaus menegaskan, perubahan tata kelola air di Ibu Kota sudah tidak bisa ditunda. Ia menyoroti cakupan layanan air perpipaan di Jakarta yang masih di bawah 50 persen, sementara rata-rata nasional baru mencapai 20 persen.

"Pipanya ada, tapi airnya sering tidak mengalir," ujarnya.

Menurut Firdaus, tantangan terbesar juga datang dari tingkat kebocoran air atau non revenue water (NRW) yang mencapai 45–47 persen.

Angka ini disebutnya salah satu yang terburuk di dunia untuk kota berpenduduk lebih dari lima juta jiwa.

"Tantangan PAM Jaya tidak ringan, memperluas layanan sekaligus menekan kebocoran masif ini," ujarnya.

Selain itu, Jakarta bergantung besar pada pasokan dari luar daerah. Lebih dari 80 persen air bersih di Jakarta disuplai dari Waduk Jatiluhur melalui Kanal Tarum Barat (Kali Malang).

"Kalau ada gangguan di Kali Malang, maka suplai 81 persen air Jakarta berhenti total. Itu jelas berbahaya bagi keamanan layanan air Ibu Kota," jelasnya.

Baca juga: Stafsus Gubernur: Ironi, 13 Sungai di Jakarta Tak Layak Jadi Sumber Air Baku

Firdaus kembali menekankan bahwa transformasi PAM Jaya menjadi Perseroda tidak ada kaitannya dengan privatisasi.

"Tidak ada hubungannya dengan swastanisasi. Kendali penuh tetap ada di PAM Jaya. Justru ini kesempatan untuk membangun trust publik melalui tata kelola yang terbuka," tegasnya.

Ia juga mengingatkan Jakarta berpacu dengan waktu menghadapi penurunan tanah, penggunaan air tanah, hingga ancaman rob.

"Kalau kita tidak bergerak cepat, jangan sampai tahun 2050 garis pantai sudah bergeser ke Harmoni. Solusinya jelas percepat layanan air perpipaan, kurangi kebocoran, dan perkuat sistem pertahanan pesisir," ucap Firdaus.

Di sisi lain, Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin menyampaikan bahwa pihaknya terus mengejar target layanan 100 persen pada 2029.