WASHINGTON (Arrahmah.id) – Pemerintahan Amerika Serikat terus mengirimkan sinyal yang tampak berlawanan: di satu sisi membuka peluang negosiasi dengan Iran, namun di sisi lain tetap menyiapkan opsi militer, lansir Al Jazeera. Situasi ini semakin mengemuka seiring berakhirnya tenggat waktu bagi Presiden Donald Trump untuk memutuskan apakah perang dengan Iran benar-benar dihentikan atau perlu diperpanjang dengan persetujuan kongres AS.
Sejumlah pejabat tinggi di Washington menilai bahwa gencatan senjata yang mulai berlaku sejak April lalu secara efektif telah mengakhiri pertempuran. Mereka menegaskan bahwa sejak akhir Februari, ketika konflik memuncak, tidak lagi terjadi baku tembak antara pasukan Amerika dan Iran selama lebih dari tiga pekan. Berdasarkan penilaian ini, pemerintah menganggap status perang telah selesai secara hukum, sehingga tidak memerlukan langkah lanjutan di Kongres.
Namun, persoalan ini tidak sesederhana itu. Undang-Undang Kewenangan Perang yang berlaku sejak 1973 membatasi presiden hanya memiliki waktu 60 hari untuk menjalankan operasi militer tanpa persetujuan legislatif. Setelah itu, presiden wajib meminta izin resmi atau memperpanjang dengan alasan tertentu. Dalam konteks konflik ini, tenggat tersebut jatuh pada 1 Mei, memicu perdebatan apakah gencatan senjata otomatis menghentikan “jam hukum” tersebut.
Di dalam Kongres sendiri, perbedaan pandangan mencuat. Menteri Pertahanan Pete Hegseth berpendapat bahwa masa 60 hari itu terhenti selama gencatan senjata berlangsung. Akan tetapi, kalangan Demokrat menolak keras tafsir tersebut, dengan alasan tidak ada dasar hukum yang membenarkan penghentian hitungan hanya karena tidak ada pertempuran aktif. Di tengah perdebatan itu, Partai Republik yang memegang mayoritas tipis di Kongres cenderung mendukung posisi presiden dan menghambat upaya pembatasan kewenangan militer.
Sementara itu, retorika Presiden Trump terhadap Iran juga menunjukkan nada yang ambigu. Ia berulang kali menyatakan bahwa Teheran ingin kembali ke meja perundingan dan berada dalam kondisi tertekan. Salah satu isu utama yang disorot adalah pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur vital bagi distribusi minyak dunia. Meski demikian, Washington tetap bersikeras mempertahankan tekanan, termasuk blokade laut, hingga Iran bersedia menyepakati perjanjian yang mencakup pembatasan program nuklirnya.
Di balik bahasa diplomasi tersebut, opsi militer ternyata belum ditinggalkan. Laporan media Amerika mengungkap bahwa Komando Pusat telah menyiapkan rencana serangan cepat dan terukur terhadap target strategis di Iran. Bahkan, Presiden Trump disebut telah menerima paparan langsung dari para petinggi militer, termasuk Jenderal Dan Caine, mengenai kemungkinan operasi tersebut. Tujuan utamanya adalah memecah kebuntuan dalam negosiasi yang hingga kini belum menunjukkan kemajuan signifikan.
Selain itu, muncul pula rencana lain yang berkaitan dengan pengamanan jalur laut. Pemerintah AS dikabarkan tengah mempertimbangkan pembentukan koalisi internasional untuk menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Bahkan, terdapat skenario yang lebih jauh, yakni menguasai sebagian wilayah selat tersebut guna memastikan jalur pelayaran tetap terbuka, jika diperlukan dengan dukungan kekuatan militer.
Gambar yang dirilis oleh United States Central Command pada 18 April lalu, memperlihatkan helikopter Apache terbang di atas Strait of Hormuz (AFP).
Di tengah ketegangan ini, jalur diplomasi tetap berjalan, meski tidak mudah. Pakistan mengambil peran sebagai mediator, berupaya menjembatani komunikasi antara Washington dan Teheran. Perdana Menteri Shehbaz Sharif telah melakukan serangkaian kontak dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, serta berkonsultasi dengan sejumlah negara kawasan seperti Qatar, Oman, dan Arab Saudi. Meski demikian, putaran pertama pembicaraan yang digelar di Islamabad belum menghasilkan terobosan berarti.
Iran sendiri telah mengajukan proposal baru yang berisi rencana perdamaian bertahap. Tahap awalnya mencakup penghentian perang oleh Amerika Serikat dan Israel, disertai jaminan tidak akan mengulanginya di masa depan. Namun, proposal tersebut tidak mendapat sambutan positif dari Washington. Bahkan, laporan menyebut bahwa Presiden Trump menilai usulan itu berpotensi mengurangi peluangnya mengklaim kemenangan politik.
Dari sisi Teheran, sikap yang ditunjukkan juga tidak kalah tegas. Iran memperingatkan bahwa setiap upaya kembali ke jalur militer akan mendapat respons. Mereka menilai proses negosiasi saat ini terhambat oleh tuntutan Amerika yang dianggap berlebihan serta inkonsistensi sikap Washington. Ketidakpercayaan yang telah lama mengakar pun kembali mencuat, dengan sebagian pejabat Iran menilai gencatan senjata hanya sebagai taktik untuk membeli waktu sebelum kemungkinan serangan baru.
Dengan semua dinamika tersebut, gencatan senjata yang berlaku saat ini tampaknya belum cukup untuk memastikan berakhirnya konflik secara permanen. Ketika diplomasi berjalan di satu sisi dan persiapan militer terus berlanjut di sisi lain, masa depan hubungan antara Amerika Serikat dan Iran masih berada di persimpangan yang belum jelas arahnya.
(Samirmusa/arrahmah.id)