Pemerintah Batasi Medsos Anak, Pendidikan Literasi Digital Bakal Tetap Ada?

KOMPAS.com - Pemerintah menegaskan, pendidikan literasi digital siswa di sekolah akan tetap berjalan meski ada pembatasan media sosial (medsos) pada anak melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP Tunas).

Salah satunya adalah Kementerian Agama (Kemenag) yang menaungi Madrasah dan Pondok Pesantren.

Kemenag menegaskan akan tetap memperkuat literasi siswa dan santri di sekolah seperti Madrasah atau Pondok Pesantren.

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al Asyhar mengatakan, pihaknya melakukan ini juga dalam rangka untuk mendukung penerapan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP Tunas) yang resmi berlaku mulai 28 Maret 2026.

 Baca juga: Cerita Yuan, Anak Petani yang Bisa Kuliah Gratis di UNY Berkat KIP Kuliah

Sambut baik PP Tunas

"Kami menyambut baik berlakunya PP Tunas. Ini menjadi momentum untuk memperkuat literasi digital di kalangan siswa dan santri, agar mereka mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab," kata Thobib dikutip dari laman resmi Kemenag, Senin (30/3/2026).

Menurut Thabib, penguatan literasi digital yang dilakukan salah satu caranya dengan mengintegrasikan proses pembelajaran di lembaga pendidikan agama dan keagamaan.

Materi yang dapat diberikan berupa etika digital, kemampuan memilah informasi, serta penguatan nilai-nilai agama.

Selain itu, Kemenag juga mengoptimalkan peran guru, penyuluh agama, pengelola pesantren, para dai dan khatib dalam memberikan edukasi digital kepada masyarakat.

Kolaborasi dengan berbagai pihak pun terus diperkuat guna menciptakan ruang digital yang aman dan ramah anak.

"Literasi digital adalah bagian penting dalam membentuk karakter generasi muda. Kami ingin memastikan siswa dan santri tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai positif di ruang digital," ujarnya.

Baca juga: Roblox Rilis Aturan Baru: Akses Chat Anak di Bawah 13 Tahun Dibatasi

Kementerian Agama (Kemenag) juga akan mengoptimalkan peran madrasah, pesantren, serta penyuluh agama dalam membangun kesadaran kolektif tentang etika dan tanggung jawab bermedia digital.

Melalui langkah tersebut, Kemenag berharap implementasi PP Tunas dapat berjalan optimal dan mampu menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.

Sekaligus memperkuat peran keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendampingi generasi muda di era digital.

"Kita memiliki lebih dari 13 juta siswa madrasah dan santri. Ini adalah kekuatan besar untuk membangun budaya digital yang beretika, beradab, dan selaras dengan nilai-nilai keagamaan," jelas Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Dok. Freepik Ilustrasi anak menggunakan media sosial

Literasi digital di sekolah

Senada dengan Kemenag, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti juga meminta agar masyarakat tidak khawatir dengan pembelajaran atau program literasi digital di tengah pembatasan Medsos untuk anak di bawah usia 16 tahun.