Ekonomi RI Tumbuh 5,6 Persen, Said Abdullah Sebut Ini Melampaui Ekspektasi

KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 tumbuh sebesar 5,6 persen. Capaian ini melampaui ekspektasi sejumlah pihak. 

Pernyataan tersebut disampaikan Said merespons isu yang beredar terkait menipisnya saldo APBN, defisit yang akan menyentuh lebih dari tiga persen di akhir 2026, hingga kemungkinan jebolnya APBN 2026.

Isu itu semakin ramai diperbincangkan seiring dengan situasi ekonomi makro yang digambarkan kurang baik serta depresiasi rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS).

Menurut Said, kritik tersebut harus diapresiasi dan direspons secara bijak, bahkan sebisa mungkin menjadikan masukan dari pengamat dan akademisi sebagai alarm untuk waspada.

Baca juga: DPRD Kritik Penanganan Banjir Jakarta, Anggaran Rp5,4 Triliun Dinilai Belum Efektif

"Saya menganggapnya sebagai rasa sayang dan peduli. Kami khawatir kalau sudah apatis, sehingga ada keengganan untuk berbicara, justru inilah yang tidak kami inginkan," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (11/5/2026). 

Said menyebut, alasan tumbuhnya perekonomian nasional pada kuartal I-2026 salah satunya dipengaruhi oleh faktor musiman, yakni Ramadhan dan Lebaran, yang mendorong tingkat permintaan rumah tangga.

Faktor musiman tersebut mampu menggerakkan industri, perdagangan, transportasi, hotel, dan restoran sebagai penopang pertumbuhan.

Selain itu, belanja pemerintah pada kuartal I-2026 juga tumbuh 21,81 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,26 persen.

Baca juga: Menyoal Konsep Pertumbuhan Ekonomi

"Belanja pemerintah yang umumnya baru berjalan cepat di kuartal II, kali ini bisa lebih cepat. Strategi ini patut kita apresiasi," tegas Said.

Sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan resiliensi cukup baik, antara lain neraca perdagangan terjaga positif selama 71 bulan dengan surplus 5,5 miliar dollar AS, serta pertumbuhan kredit pada perbankan masih tumbuh positif.

Kinerja APBN pada kuartal I-2026

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang mencatat tren positif, kinerja APBN pada kuartal I-2026 juga menunjukkan performa yang solid.

Said memaparkan bahwa pendapatan negara mencapai Rp 574,9 triliun, tumbuh 10,5 persen (yoy). Hal ini di topang oleh penerimaan pajak sebesar Rp 394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen (yoy).

"Memang ada selisih kurang bayar dan lebih bayar. Justru dari selisih itu, pemerintah mendapat surplus kurang bayar Rp 13,38 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih punya tabungan pajak lagi," jelas Said.

Baca juga: BUMN Dapat Insentif Pajak, Pelaku Industri: Swasta Juga Butuh Dukungan Fiskal

Saat ini, kata dia, tantangan pemerintah terletak pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akibat menurunnya lifting minyak dan gas bumi (migas) serta rendahnya harga ICP.

Namun, Said optimistis kondisi tersebut akan berbalik di kuartal II-2026 karena harga minyak bumi telah naik dan operasi migas mulai bangkit di hulu. Sementara itu, PNBP nonmigas tumbuh positif secara keseluruhan.

"Kabar baiknya lagi, pertumbuhan positif penerimaan pajak mampu menopang kebutuhan percepatan belanja program dan modal. Realisasi belanja negara mencapai Rp 815 triliun atau tumbuh 31,4 persen (yoy)," ungkap Said.

Ia menjelaskan, porsi terbesar belanja negara berasal dari belanja pusat senilai Rp 610,3 triliun yang dialokasikan untuk membiayai berbagai program prioritas nasional.

Baca juga: OJK Siapkan Aturan Baru RBB, Bank Didorong Biayai Program Prioritas Pemerintah

Namun, Said menilai, tata kelola pelaksanaan program prioritas tersebut masih perlu dibenahi dan menjadi catatan bagi kementerian serta badan teknis terkait, terutama Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Koperasi (Kemenkop), dan Kementerian Desa (Kemendes).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa strategi percepatan belanja memang berisiko terhadap pelebaran defisit APBN mencapai Rp 240,1 triliun atau setara 0,93 persen produk domestik bruto (PDB).

Namun, Said menilai bahwa angka tersebut masih dalam rentang yang terkendali. Pasalnya, pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2026 sebesar Rp 689,1 triliun setara 2,68 persen PDB. 

"Karena tekanan eksternal, seperti kenaikan harga minyak dan kurs rupiah, kemungkinan pemerintah akan lebih memilih refocusing anggaran program, dengan tetap menjadikan APBN sebagai fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi," ungkap Said.

Baca juga: Harga Minyak Dunia Melonjak 4 Persen Usai Trump Tolak Proposal Iran

Strategi tersebut akan membuat belanja APBN menjadi lebih rendah dari pagu hingga akhir 2026. Bahkan, Said memprediksi defisit APBN akan lebih rendah dari rencana sekitar Rp 658,3 triliun atau 2,56 persen PDB.

Terkait kabar saldo APBN 2026 yang tersisa 120 triliun, ia menjelaskan bahwa saldo tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 sebesar Rp 420 triliun dan anggaran ini masih utuh.

"Hanya saja Rp 300 triliun ditempatkan dari Bank Indonesia (BI) ke bank himbara. Artinya, SAL masih utuh sebesar Rp 420 triliun, bahkan pemerintah menerima imbal hasil dari penempatan SAL tersebut dari bank himbara. Sesuai ketentuan undang-undang (UU) APBN, SAL hanya bisa digunakan belanja bila ada persetujuan DPR," jelas Said.

Baca juga: Utang Pemerintah Hampir Rp 10.000 Triliun, Beban APBN Jadi Sorotan

Strategi hadapi tantangan ekonomi kuartal II-2026

Pertumbuhan ekonomi nasional mencatat capaian impresif pada kuartal I-2026. Namun, Said mengaku sangsi dapat mempertahankan angka positif di periode berikutnya. Pasalnya, kuartal II-2026 memiliki tantangan ekonomi yang berbeda.

Selama dua bulan, Indonesia menghadapi situasi yang lebih menantang, seperti meningkatnya harga komoditas, serta tidak adanya low base factor pada kuartal II-2026. Akibatnya, pengelolaan APBN harus dilakukan secara  lebih hati-hati.

"Saya setuju safe mode yang diaktivasi Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur BI, dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan, seperti refocusing anggaran, pembatasan transaksi dollar, pembentukan Bond Stabilizer Fund (BSF), insentif yield lebih besar untuk penempatan dolar di bank himbara, serta penerbitan panda bond," jelas Said.

Menurutnya, kebijakan safe mode akan meredam kebutuhan pembiayaan fantastis pada 2026. Pemerintah juga tidak dihadapkan pada situasi sulit untuk membiayai cost of fund yang mahal.

Baca juga: Cost of Fund Dinilai Bikin Pembiayaan Syariah Lebih Mahal

Di sisi lain, kata Said, pemerintah juga harus tetap cerdik mengubah tantangan menjadi peluang. Sebab, dengan arah kebijakan anggaran menjadi safe mode, dibutuhkan mesin penggerak ekonomi yang lebih besar.

Hingga kini, struktur PDB Indonesia masih didominasi sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Kelima sektor tersebut menyumbang 63,52 persen terhadap PDB nasional serta menyerap 66,37 persen tenaga kerja.

Namun, Said menilai pertumbuhan sebagian besar sektor tersebut, kecuali perdagangan, masih berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk memberikan insentif sekaligus memperbaiki ekosistem usaha agar investasi di sektor-sektor tersebut dapat tumbuh lebih ekspansif.

Baca juga: Analis Soroti Dampak Pencopotan Dirjen Kemenkeu, Pasar Tunggu Arah Kebijakan Fiskal

"Pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan belanja pemerintah yang kontribusinya terhadap PDB hanya sekitar 6,72 persen," ucap Said.

Ia menambahkan, apabila sektor industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan mampu tumbuh lebih kuat, kebutuhan tenaga kerja formal juga akan meningkat.

Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong pemulihan kelas menengah yang sebelumnya mengalami penyusutan dan penurunan daya beli.

Dengan semakin banyak masyarakat bekerja di sektor formal yang layak, beban APBN untuk perlindungan sosial juga akan berkurang. Alhasil, anggaran negara dapat lebih difokuskan pada sektor-sektor produktif dan memperkuat perannya sebagai enabler transformasi ekonomi ke depan.

Baca juga: Lulus Kuliah Banting Setir, Jalan Terjal Sarjana Tembus Kerja di Sektor Formal

Untuk itu, Said mendorong pemerintah menghadirkan program quick win yang terukur guna membangkitkan sektor industri, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan.

Program tersebut diharapkan mampu memberikan efek ganda dalam jangka pendek, tetapi tetap selaras dengan target pembangunan jangka panjang.

"Tanpa dukungan konkret terhadap sektor-sektor tersebut, Indonesia akan kesulitan memperoleh sumber pertumbuhan ekonomi inklusif baru yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja formal, terutama di tengah ketidakpastian tekanan eksternal global," tutur Said.