Kampanye Tahun Petani Perempuan, Tingkatkan Ketahanan Pangan di Tengah Krisis Iklim

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) bersama UN Women meluncurkan Kampanye Tahun Internasional Petani Perempuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di tengah krisis iklim.

Kedua bandan PBB itu menyelenggarakan pelatihan dan dialog kebijakan guna memperkuat suara petani perempuan serta mendorong kepemimpinannya untuk mengembangkan pertanian yang tangguh.

Inisiatif ini akan diperluas ke berbagai wilayah lain di Indonesia sepanjang 2026, dengan titik awal di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

“Memberdayakan petani perempuan berarti memberdayakan komunitas. Pengetahuan, pengalaman, dan aksi berbasis komunitas yang mereka lakukan sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim dan ketahanan pangan, dua tantangan pembangunan terbesar saat ini,” kata UN Women Indonesia Representative and Liaison to ASEAN, Ulziisuren Jamsran dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Baca juga: Kisah Petani Tambak Bisa Produksi Garam, Rumput Laut, Air Minum, dan Listrik Sekaligus

Dia menambahkan, Tahun Petani Perempuan adalah momentum menunjukkan kontribusi nyata petani perempuan, mengakui kepemimpinan, serta meruntuhkan hambatan yang selama ini menghalangi kemajuan mereka.

"Demi mewujudkan masa depan yang berkelanjutan bagi semua," imbuh Jamsran.

Dalam dialog kebijakan tersebut, petani perempuan menekankan upaya memajukan pertanian cerdas iklim memerlukan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan dengan partisipasi bermakna dari perempuan dan orang muda.

Pangan lokal, lumbung pangan, hingga metode penyimpanan tradisional untuk benih dan hasil panen perlu diperkuat.

“Sebagai perempuan, kami sangat membutuhkan informasi dan pengetahuan praktis tentang langkah-langkah konkret yang dapat kami lakukan untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim,” ungkap Ketua Aliansi Perempuan Indonesia Mandiri (APIR) Kabupaten Manggarai Barat, Siti Sadyatun.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian inisiatif untuk memperkuat ketahanan iklim dan kepemimpinan perempuan di Nusa Tenggara Timur melalui program EmPower, yang dilaksanakan oleh UN Women bersama dengan United Nations Environment Programme (UNEP) dengan dukungan dari Pemerintah Swedia, Jerman, Swiss, dan Selandia Baru.

PBB sendiri telah menetapkan 2026 sebagai Tahun Internasional Petani Perempuan untuk menyoroti kesenjangan gender yang dihadapi petani perempuan. Selain itu, mendorong reformasi kebijakan dan investasi untuk memajukan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam sistem pangan dan pertanian.

Baca juga: Jejak Komoditas pada Lonjakan Kesejahteraan Petani

Ketidaksetaraan Gender Sektor Pertanian 

Menurut FAO, perempuan mencakup 41 persen tenaga kerja global di sektor pangan dan pertanian. Namun, perempuan di pedesaan mengalami kontrak kerja yang tidak tetap, buruknya kondisi kerja, hingga keterbatasan hak. Secara global petani perempuan mengelola lahan yang lebih kecil dibandingkan laki-laki, dengan kesenjangan gender dalam produktivitas lahan mencapai 24 persen. Meski demikian, mereka hanya mendapatkan 82 sen untuk setiap 1 dollar AS yang dihasilkan oleh laki-laki.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 38 persen atau sekitar 14,81 juta orang dari total tenaga kerja di sektor pertanian Indonesia adalah perempuan. Ketidaksetaraan akses terhadap lahan, pelatihan, dan layanan keuangan membuat perempuan kesulitan mencegah ataupun beradaptasi dengn dampak perubahan iklim yang pada akhirnya mengancam mata pencaharian mereka.

Oleh karenanya, FAO dan UN Women akan mengembangkan kapasitas petani perempuan melalui berbagai keterampilan praktis sebagai bagian dari kampanye ini. Pelatihan yang dilakukan mencakup pertanian berkelanjutan, pengolahan dan pemasaran bernilai tambah, literasi keuangan, hingga kepemimpinan perempuan, guna membantu mereka mencegah dan mengurangi dampak perubahan iklim.

“Dampak perubahan iklim tidak bersifat netral gender. Laporan FAO menunjukkan bahwa perempuan mengalami kerugian finansial yang lebih besar akibat guncangan iklim seperti gelombang panas atau banjir, bahkan mencapai miliaran dolar setiap tahun, dan mereka harus bekerja lebih panjang dibandingkan laki-laki,” sebut Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal.

Laporan FAO berjudul The Unjust Climate (Perubahan Iklim yang Tak Berkeadilan) mencatat rumah tangga yang dikepalai perempuan kehilangan 8 persen lebih banyak pendapatan dibandingkan rumah tangga yang dikepalai laki-laki akibat cekaman panas, dengan total kerugian mencapai 37 miliar dolar AS per tahun di negara berpendapatan rendah dan menengah.

Baca juga: Cerita Urban Farming Dinas Ketahanan Pangan Kota Cirebon, 17 Ayam Petelur Diberi Nama Unik

Banjir juga berimbas pada penurunan pendapatan rumah tangga yang dikepalai perempuan sebesar 3 persen, atau sekitar 16 miliar dolar AS per tahun dibandingkan rumah tangga yang dikepalai laki-laki.

Laporan ini menyebutkan, kenaikan suhu sebesar 1 derajat celsius dapat menyebabkan rumah tangga yang dikepalai perempuan kehilangan hingga 34 persen pendapatan mereka dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai laki-laki.

Tahun Internasional Petani Perempuan diharapkan dapat mendorong aksi di tingkat nasional, termasuk memastikan petani perempuan diakui sebagai aktor kunci dalam ketahanan pangan dan gizi serta ketahanan mata pencaharian di pedesaan.