Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

INDEF: Salah Menyamakan Dampak Lingkungan PLTP dan PLTU

Kompas.com, 30 April 2026, 19:13 WIB
Manda Firmansyah,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) satu-satunya energi terbarukan yang dapat menjadi base load yang mampu beroperasi secara terus-menerus.

Kemampuan tersebut menyamai kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang juga mampu menjadi base load untuk produksi dalam jumlah besar dan stabil.

‎‎Namun, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo DP Irhamna mengingatkan, bahwa menyamakan dampak lingkungan PLTP dengan PLTU batubara bisa bermasalah.

Baca juga: Panas Bumi Tak Sekadar Listrik, Peluang Ekonomi Masyarakat Terbuka

‎"Menyamakan dampak lingkungan PLTP dengan PLTU batu bara menurut saya false. Justru bisa menghambat transisi energi," ujar Ariyo dalam diskusi Saat Rakyat Tertekan, Industri Fosil Untung, Karena Itu Windfall Tax sebagai Ujian Keberanian Negara, Kamis (30/4/2026).

‎Menurut Ariyo, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi jika Indonesia ingin mengoptimalkan potensi PLTP sebagai base load untuk transisi energi.

Pertama, dari sisi teknisnya, siapa pun pengembang PLTP, selalu membutuhkan waktu yang cukup lama. Indonesia perlu mengeksplorasi lebih jauh bagaimana memanfaatkan energi panas bumi.

Kedua, dari aspek mitigasi risiko krisis iklim, yang mana emisi gas rumah kaca (GRK) dari PLTP sekitar 15-60 gram CO2 per kWh. Sedangkan emisi GRK dari PLTU batu bara sebesar 800-1.000 gram CO2 per kWh.

‎"Air yang digunakan juga jauh lebih sedikit, per megawatt-nya dibandingkan tambang, (PLTU) batu bara," ucapnya. 

‎Selain PLTP, Ariyo mengingatkan, pembangkit listrik energi terbarukan lainnya sesunguhnya juga memiliki dampak emisi GRK‎.

Baca juga: PGE Area Ulubelu Bangun Jembatan Ulu Semong dari Bonus Produksi Panas Bumi

‎"Kalau bicara zero impact secara emisi, enggak ada sebenarnya. Kita pasang panel surya, kita butuh tambang silikon, lithium, kan? Pertanyaan utamanya sebenarnya bukan apakah dampaknya itu nol?. Tapi, seberapa besar kerusakannya relatif terhadap alternatifnya? Jadi pada skala itu, eh, dampak panas bumi itu lebih rendah dampaknya dibandingkan fosil," ujar Ariyo.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Desa Energi Berdikari Keliki, Wujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Energi Bersih
Desa Energi Berdikari Keliki, Wujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Energi Bersih
BUMN
Padukan Kearifan Lokal dan Sains, Muhammadiyah Resmikan Sekolah Berbasis Konservasi di Papua Barat
Padukan Kearifan Lokal dan Sains, Muhammadiyah Resmikan Sekolah Berbasis Konservasi di Papua Barat
LSM/Figur
Grup Astra Lirik PLTS Atap untuk Tekan Emisi dan Konsumsi Energi
Grup Astra Lirik PLTS Atap untuk Tekan Emisi dan Konsumsi Energi
Swasta
Karhutla di Sumsel capai 182,54 hektare pada Januari-April 2026
Karhutla di Sumsel capai 182,54 hektare pada Januari-April 2026
Pemerintah
Sering Tak Disadari Penyelam, Kebiasaan Ini Bisa Rusak Terumbu Karang
Sering Tak Disadari Penyelam, Kebiasaan Ini Bisa Rusak Terumbu Karang
Pemerintah
BRIN Temukan 1.583 Spesies Baru Selama Hampir Enam Dekade Terakhir
BRIN Temukan 1.583 Spesies Baru Selama Hampir Enam Dekade Terakhir
Pemerintah
Boros Energi, Ahli Desak Konsumen Gunakan Pendingin Alternatif
Boros Energi, Ahli Desak Konsumen Gunakan Pendingin Alternatif
Pemerintah
Meriahkan Waisak 2026, DKI Jakarta Wujudkan Kota Inklusif lewat 'Illumination of Jakarta, Glow of Peace'
Meriahkan Waisak 2026, DKI Jakarta Wujudkan Kota Inklusif lewat "Illumination of Jakarta, Glow of Peace"
Pemerintah
Amazon, Google, Meta, dan Microsoft Kompak Investasi Teknologi Ramah Lingkungan
Amazon, Google, Meta, dan Microsoft Kompak Investasi Teknologi Ramah Lingkungan
Pemerintah
Batasi Medsos Dinilai Tak Efektif, PBB Desak Platform Lebih Aman untuk Anak
Batasi Medsos Dinilai Tak Efektif, PBB Desak Platform Lebih Aman untuk Anak
Pemerintah
Pagi Ini, Jakarta Masuk 10 Kota Paling Berpolusi di Dunia
Pagi Ini, Jakarta Masuk 10 Kota Paling Berpolusi di Dunia
Swasta
Perkuat Biodiversitas, Nuanu Creative City Tanam 1.000 Pohon Lokal
Perkuat Biodiversitas, Nuanu Creative City Tanam 1.000 Pohon Lokal
LSM/Figur
Bukit Asam Catat Lonjakan Emisi Operasional Batu Bara dalam 5 Tahun Terakhir
Bukit Asam Catat Lonjakan Emisi Operasional Batu Bara dalam 5 Tahun Terakhir
BUMN
Perempuan Lebih Rentan di Lingkungan Kerja 'Toxic'
Perempuan Lebih Rentan di Lingkungan Kerja "Toxic"
Swasta
Studi Sebut Swasembada Saja Tak Cukup Cegah Krisis Pangan Global
Studi Sebut Swasembada Saja Tak Cukup Cegah Krisis Pangan Global
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau