pada 1 Juni 2026, ketika puluhan ribu Yahudi ultra-Ortodoks (Haredim) menggelar demonstrasi besar-besaran di Yerusalem, Tel Aviv, dan sejumlah wilayah lain di Israel untuk menentang wajib militer bagi komunitas mereka. Banyak demonstran duduk dan berbaring di jalan raya, memblokir lalu lintas dengan tubuh mereka, sementara kelompok lain menutup persimpangan utama, jalur kereta, dan akses transportasi publik.
Selama puluhan tahun, banyak pria Haredi memperoleh pengecualian dari wajib militer karena belajar penuh waktu di sekolah agama Yahudi (yeshiva). Namun, kebutuhan personel militer yang meningkat akibat konflik berkepanjangan di Gaza dan kawasan lain membuat pemerintah serta militer Israel berupaya merekrut lebih banyak warga Haredi. Selain itu, keputusan pengadilan sebelumnya menyatakan sistem pengecualian massal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang memadai.
Di Yerusalem, para demonstran berkumpul di sekitar Jembatan Hamitarim (Chords Bridge), salah satu simpul lalu lintas utama kota. Banyak peserta duduk atau merebahkan diri di jalan untuk menghalangi kendaraan. Polisi Israel mengerahkan pasukan berkuda, meriam air, dan granat kejut untuk membubarkan massa. Sejumlah demonstran ditangkap ketika menolak meninggalkan jalan.
Banyak pemimpin Haredi berpendapat bahwa belajar Taurat merupakan kewajiban utama mereka. Mereka khawatir dinas militer akan membuat generasi muda mereka terpapar lingkungan sekuler dan mengikis identitas keagamaan komunitas tersebut. Beberapa kelompok Haredi yang lebih radikal bahkan menolak ideologi Zionisme dan menganggap dinas di tentara Israel bertentangan dengan keyakinan agama mereka.
Isu wajib militer Haredi telah menjadi salah satu krisis politik terbesar bagi pemerintahan Benjamin Netanyahu. Partai-partai ultra-Ortodoks merupakan bagian penting dari koalisi pemerintah. Jika pemerintah memaksakan wajib militer secara luas, partai-partai tersebut mengancam akan menarik dukungan mereka, yang berpotensi memicu pemilu lebih awal dan mengguncang stabilitas politik Israel.