JAKARTA (Arrahmah.id) – Presiden Partai Buruh yang juga Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyoroti tajam ketimpangan penghasilan antara buruh dan anggota DPR RI.
Ia menilai gaji serta tunjangan anggota dewan terlalu fantastis dan tidak sebanding dengan kondisi buruh yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Menurut Said, pendapatan anggota DPR RI per bulan mencapai sekitar Rp154 juta. Angka tersebut terdiri dari gaji pokok dan tunjangan kesejahteraan sekitar Rp54 juta, serta tambahan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan.
“Kalau angka ini kita bagi 30 hari, maka setiap anggota DPR menerima lebih dari Rp3 juta per hari,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (23/8/2025).
Perbandingan itu terlihat jomplang dengan buruh di Jakarta yang menerima upah minimum tertinggi, yakni Rp5,2 juta per bulan atau sekitar Rp170 ribu per hari.
Bahkan lebih jauh, banyak buruh di koperasi, yayasan, maupun sektor jasa hanya menerima Rp1,5 juta per bulan, yang jika dihitung rata-rata hanya Rp50 ribu per hari.
Said juga menyinggung kondisi para pengemudi ojek online.
“Rata-rata pendapatan mereka kini hanya sekitar Rp600 ribu per bulan. Kalau dibagi 30 hari, penghasilan mereka tidak lebih dari Rp20 ribu per hari,” tegasnya.
Ia menyebut ironi itu mencerminkan ketimpangan ekonomi yang nyata di hadapan publik.
Buruh yang bekerja keras memutar roda perekonomian justru hidup pas-pasan, sementara wakil rakyat menikmati kemewahan dengan uang negara.
“Ironisnya, anggota DPR yang hanya bekerja lima tahun sudah berhak atas uang pensiun seumur hidup,” kata Said.
Sementara itu, buruh yang bekerja puluhan tahun tetap menghadapi ketidakpastian, mulai dari daya beli yang menurun, sistem kerja outsourcing, hingga ancaman PHK tanpa perlindungan sosial.
“Ketidakadilan ini adalah luka terbuka dalam sistem ekonomi dan politik Indonesia. Inilah wajah nyata ketidakadilan yang melukai hati rakyat,” pungkasnya.
(ameera/arrahmah.id)
