GAZA (Arrahmah.id) – Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak akan menghalangi rencana ‘Israel’ untuk menduduki seluruh Jalur Gaza, menurut laporan Axios yang mengutip pejabat AS dan ‘Israel’. Langkah ini diperkirakan memberi lampu hijau bagi operasi militer besar yang dapat mengakibatkan pengusiran paksa sekitar satu juta warga Palestina.
Ketika ditanya awal pekan ini soal rencana ‘Israel’, Trump mengatakan: “Saya benar-benar tidak bisa mengatakan. Itu sepenuhnya akan menjadi keputusan ‘Israel’.”
Koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dijadwalkan melakukan pemungutan suara pada kemarin untuk memperluas perang yang kini memasuki bulan ke-22. Netanyahu sendiri menjadi buronan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Rencana ofensif itu akan mencakup pendudukan wilayah luas Gaza tengah, termasuk Kota Gaza di utara, dengan estimasi operasi berlangsung empat hingga lima bulan. Beberapa pejabat ‘Israel’ secara terbuka menyerukan pembersihan etnis Gaza, termasuk usulan mengusir warga Palestina dan membangun permukiman ‘Israel’ di wilayah tersebut.
Sementara perundingan gencatan senjata yang dimediasi AS, Mesir, dan Qatar masih buntu, Hamas tetap menuntut penarikan penuh pasukan ‘Israel’, sedangkan Netanyahu bersikeras membongkar infrastruktur militer dan pemerintahan kelompok itu. ‘Israel’memperkirakan ada sekitar 50 sandera yang masih berada di Gaza, dengan hanya 20 diyakini masih hidup.
Meski seorang pejabat AS mengatakan pemerintahan Trump tidak mendukung aneksasi Gaza, opsi itu disebut-sebut sedang dibahas di internal ‘Israel’ dan memicu perbedaan pendapat antara kepemimpinan politik dan militer. Kepala Staf Angkatan Darat ‘Israel’ Eyal Zamir memperingatkan pendudukan penuh bisa menjadi “jebakan” dan membahayakan sandera, menawarkan alternatif berupa pengepungan wilayah yang diyakini menjadi tempat persembunyian Hamas.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 60.000 orang telah tewas sejak 7 Oktober 2023, sebagian besar warga sipil, sementara hampir 200 meninggal akibat kelaparan akibat blokade bantuan ‘Israel’.
Walaupun Trump mengaku prihatin dengan krisis kelaparan, kemarahan internasional meningkat setelah beredarnya gambar anak-anak kurus kering dan antrean panjang di titik bantuan yang kekurangan pasokan.
Duta Besar AS untuk ‘Israel’ Mike Huckabee pada Kamis (7/8/2025) mengumumkan rencana memperluas titik distribusi bantuan di Gaza dari empat menjadi 16. Namun, skema bantuan yang didukung AS dan ‘Israel’ itu menuai kritik setelah pasukan ‘Israel’ menewaskan puluhan warga Palestina yang tengah menunggu makanan. Badan Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang mengelola lokasi distribusi dituding PBB dan kelompok HAM menciptakan “jebakan maut”. Beberapa tentara AS yang bertugas di lokasi GHF mengaku menyaksikan serangan terhadap warga yang mencoba mengambil bantuan. (zarahamala/arrahmah.id)
