DAMASKUS (Arrahmah.id) – Kementerian Dalam Negeri Suriah mengumumkan penghentian pertempuran di kota Sweida, selatan negara itu, setelah pasukan keamanan dikerahkan untuk menerapkan gencatan senjata. Namun di tengah proses damai ini, Dewan Suku Suriah memperingatkan akan membalas dengan keras jika kesepakatan itu dilanggar.
Juru bicara kementerian, Nureddin al-Baba, pada Sabtu (19/7) malam menyatakan bahwa “upaya serius telah dilakukan untuk menghentikan kontak senjata,” seraya menyebut bahwa pasukan keamanan telah dikerahkan ke wilayah utara dan barat Sweida.
Koresponden Al Jazeera melaporkan bahwa iring-iringan kendaraan milik aparat keamanan Suriah tampak bersiaga di pinggiran kota, bersiap memasuki wilayah Sweida.
Sementara itu, Dewan Kabilah dan Suku Suriah menyatakan bahwa seluruh pejuangnya telah ditarik keluar dari Sweida sebagai bentuk kepatuhan terhadap kesepakatan, namun memperingatkan: “setiap pelanggaran oleh kelompok liar akan dibalas dengan keras oleh para pemuda suku kami.”
Sebelumnya, Kementerian Informasi menyebut bahwa pasukan keamanan mulai dikerahkan sebagai bagian dari tahap pertama gencatan senjata, serta untuk memisahkan kelompok-kelompok bersenjata yang terlibat bentrokan.
Pemerintah juga mengumumkan pembentukan komite darurat lintas kementerian guna mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan. Tahap selanjutnya mencakup pengaktifan lembaga negara dan penyebaran personel keamanan secara bertahap dan sistematis di seluruh wilayah Sweida.
Kementerian Kesehatan mengirim konvoi medis darurat berisi 20 ambulans lengkap, tim medis spesialis, serta obat-obatan dan perlengkapan darurat dalam jumlah besar.
Peringatan Druze dan Permintaan Perlindungan Internasional
Di sisi lain, otoritas spiritual komunitas Druze menyerukan kepada negara-negara penjamin kesepakatan agar “menunaikan janji mereka melindungi warga sipil.” Mereka menyatakan telah berada dalam posisi membela diri selama beberapa hari, sambil menuduh “kelompok bersenjata penyerang” sebagai pihak yang melanggar gencatan senjata.
“Kami menyerukan perlindungan internasional langsung bagi masyarakat Druze di Suriah,” demikian pernyataan mereka.
Langkah ini muncul beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata menyeluruh antara pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok Druze di Sweida. Pemerintah memperingatkan bahwa pelanggaran kesepakatan akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional dan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.
Menteri Informasi Suriah, Hamzah al-Mustafa, menyampaikan bahwa kesepakatan mencakup tiga tahap:
- Penyebaran pasukan keamanan di pedesaan barat dan utara Sweida, serta pengamanan jalur utama.
- Pembukaan jalur kemanusiaan antara Sweida dan Daraa.
- Aktivasi kembali institusi negara dan penegakan hukum secara bertahap.
“Israel” Dituding Ganggu Gencatan Senjata
Ketegangan di Sweida dimulai sejak Ahad lalu, saat terjadi bentrokan antara kelompok suku Badui dan komunitas Druze, yang kemudian berkembang menjadi aksi saling balas dendam.
Krisis ini diperparah oleh serangan udara “Israel” ke wilayah Suriah dengan dalih melindungi Druze, yang justru mengganggu upaya gencatan senjata.
Pasukan pemerintah sendiri sempat menarik diri dari Sweida pada Rabu malam, sebagai bagian dari kesepakatan dengan kelompok lokal.
Kementerian Kesehatan Suriah melaporkan 260 korban tewas dan 1.698 luka-luka, sementara Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia mencatat 321 orang gugur, termasuk perempuan, anak-anak, dan tenaga medis.
(Samirmusa/arrahmah.id)
